Konas GMKI: Kita Harus Ciptakan Pemilu Bersih dan Berintegritas

Bitung – Komisioner KPU Sulawesi Utara, DR. Ardiles M. R. Mewoh mengatakan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi harus menunjukkan pemilu yang berintegritas sehingga dipercaya oleh masyarakat tanpa ada suap.

“Saya melihat bahwa tingginya partisipasi pemilihan umum belum tentu menunjukkan pemilu yang berintegritas karena bisa saja dilakukan mobilisasi massa,” kata dia pada saat Konsultasi Nasional GMKI di Bitung (14/7).

Menurut dia, kesuksesan pemilu dapat ditentukan dengan tiga hal yaitu proses penyelenggaraan, aturan-aturan hukum serta penegakan hukum.

“Proses penyelenggaran menyakut tentang penyelenggaraannya, peserta, pemilih, tahapan, logistik, keuangan dan distribusi serta pemantauan,” kata dia.

Lanjut dia, aturan – aturan hukum memiliki kaitan dengan sistem pemilu, metode pemberian suara, metode penetapan pemenang. Penegakan hukum terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum itu sendiri.

“Penyelenggara pemilu harus memperhatikan hak asasi manusia yaitu dengan memenuhi hak politik seseorang baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih,” kata dia.

Selain itu, pemilu juga harus diselenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu serta keterbukaan proporsional.

“Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga tujuan dari pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan sukses,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator Nasional Tim PanTau Pemilu, Yanuserius Zega mengatakan, Pengurus Pusat GMKI telah menerima sertifikat akreditasi dari Bawaslu RI. Oleh sebab itu kami menghimbau BPC dan anggota untuk ikut ambil bagian memantau proses demokrasi pada tahun 2019,” kata dia.

Lembaga pemantau bentukan GMKI dengan nama PanTau Pemilu akan melakukan fokus pada beberapa hal. Hal yang pertama adalah pendidikan politik yang berintegritas dan kedua adalah pemantauan proses atau tahapan pemilu 2019.

“Selain itu, poin lainnya yaitu politik uang, politik SARA, hak-hak penyandang disabilitas, peranan netralitas penyelenggara pemilu dan hak-hak politik masyarakat terluar dan terpinggirkan,” kata dia.

Ditambahkan Ketua Hubungan Antar Lembaga Pantau Pemilu, Sumartono mengatakan Indonesia mengalami proses demokratisasi yang semakin baik ditandai dengan partisipasi pemilih yang meningkat dan pengawasan masyarakat sipil yang meningkat sehingga terpilihnya beberapa pemimpin yang pro rakyat.

“Namun ke depan pelaksanaan pemilu itu harus berkualitas. Demokrasi berbanding lurus dengan kualitas pendidikan,” kata dia.

“Kami berharap seluruh kader GMKI dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pendidikan politik dan melakukan pemantauan pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Sehingga tujuan dari pemilu kedepan mencapai cita-cita yang kita inginkan,” tutup Sumartono.

Leave a Comment

Your email address will not be published.