Sektor Perikanan, Konas GMKI: Peraturan Pemerintah Belum Menjawab

Bitung – Hancurnya biota laut disebabkan pembuangan limbah, reklamasi, pertambangan di pesisir, penyusutan hutan mangrove, kerusakan dan kehancuran ekologi laut karena proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan Muhammad Afif, perwakilan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam acara Konsultasi Nasional GMKI di Bitung, Jumat 13 Juli 2018.

“Kerusakan ini juga bisa terjadi karena banjir, badai atau gelombang, cuaca buruk, tsunami, gempa tektonik, dan lain sebagainya,” kata Afif.

Afif mengatakan, dari temuan di lapangan khususnya di Jawa Tengah, banyak sekali nelayan yang sudah beralih profesi menjadi profesi ABK Kapal atau lainnya. Hal ini karena adanya larangan alat tangkap ikan.

Padahal dalam Putusan MK No. 3 Tahun 2010 tentang hak konstitusi masyarakat pesisir mempunyai hak untuk melintas, hak untuk mengelola sumber daya pesisir dan perikanan serta hak untuk memanfaatkan sumber daya.

“Setiap daerah memiliki kearifan lokal sendiri, sedangkan pemerintah pusat membuat kebijakan yang seragam untuk seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh bagi para nelayan tradisional,” kata Afif.

Sementara itu, Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri, mengatakan Bitung adalah penyalur ikan kaleng terbesar di Indonesia. Namun sejak adanya peraturan baru dari Menteri KKP tentang dilarangnya transaksi ikan di laut, banyak nelayan yang terpaksa berhenti menangkap ikan. Akibat dari peraturan ini berdampak juga bagi beberapa perusahaan yang tutup dan merumahkan pegawainya.

“Sebaiknya pihak keamanan dan kementerian terkait lebih fokus mengawasi kapal asing yang akan mencuri ikan di laut Indonesia,” kata Maurits.

Maurits menambahkan, membuat CCTV dan ataupun sistem GPS di setiap kapal nelayan Indonesia adalah salah satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, agar pemerintah mengetahui posisi kapal dan aktivitas yang dilakukan oleh nelayan saat melaut.

“Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah harus selalu memperhatikan kondisi masyarakat lokal agar tujuan utama kebijakan pembangunan yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera dapat kita capai,” pungkas Maurits.

Leave a Comment

Your email address will not be published.