Bumi Ruwa Jurai Menagis, Pedagang Tradisional Griya Bandarlampung Digusur Secara Paksa

Bandarlampung – Bumi Ruwa Jurai diselimuti dengan air mata duka akibat kebijakan Pemerintah Kota Bandarlampung melakukan penggusuran secara paksa terhadap pedagang Pasar Tradisional Griya, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung.

 

Ketua GMKI Cabang Bandarlampung, Romario Sihaloho menilai penggusuran pedagang tanpa dilakukan musyawarah dan sosialisasi jauh-jauh hari merupakan kesalahan fatal yang mengakibatkan puluhan pedagang terancam tidak berjualan kembali.

 

“Tempat baru para pedagang tidak ada disediakan Pemerintah Kota Bandarlampung membuat puluhan pedagang kehilangan mata pencarian padahal Indonesia sebagai negara yang merdeka harusnya menjamin hak-hak seluruh lapisan masyarakat termasuk hak-hak dari para pedagang Pasar Tradisional Griya Bandarlampung,” kata dia melalui siaran pers pada hari  Selasa (24/7).  

 

Upaya musywarah, kata dia tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung namun mereka hanya mengeluarkan selembar kertas yang merupakan surat pengosongan Pasar Tradisional tanpa solusi kepada para pedagang.

 

“Kabar yang didapat melalui warga, bahwa mereka sadar dan mengakui bahwa mereka memang tinggal di lahan milik pemerintah. Namun informasi dari Pemerintah Kota terkesan mendadak, tidak pernah ada sosialisasi dan musyawarah antara pedagang dan pemerintahan,” kata dia.

 

Sementara itu, Sekretaris GMKI Cabang Bandarlampung, Novelin Silalahi mengatakan penggusuran pedagang pasar tradisional griya berlinang air mata, puluhan masyarakat menagis dan tidak terima atas kebijakan Pemerintah Kota Bandarlampung tanpa ada dilakukan musyawarah.

 

“Perempuan dan anak-anak yang ikut mempertahankan hak-haknya namun mereka terima hanyalah tindak represif dari aparat kepolisian dan Satpol PP Pemerintah Kota Bandarlampung berujung tangisan serta luka-luka yang mengoresi tubuh mereka,”  kata dia.

 

Dia mengatakan pemerintah seharusnya menyelesaikan persoalaan dengan adanya transparansi dan mekanisme yang benar harus ditegakkan, rakyat butuh pertanggung jawaban atas langkah pemerintah, bukan menjadikannya sebagai korban tanpa solusi dan jalan keluar.

 

“Kami hanya membutuh hak-hak kami dilindungi sebagai warga negara dan menyelesaikan persoalaan dengan adanya transparansi dan mekanisme yang benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,”  kata dia.

 

Sementara itu, aksi penolakan penggusuran dilakukan organisasi kepemudaan yang terdiri dari  GMKI, GMNI, LMND, SMI, HMI, FMN, UKM-F, Mahkamah, BEM FH Unila bersama LBH Bandarlampung.

Leave a Comment

Your email address will not be published.