Dua Puluh Empat Organisasi Bahas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

GMKI.OR.ID, Jakarta – Dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menggalang kekuatan bersama 24 organisasi termasuk juga GMKI. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengonsolidasikan gerakan bersama Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Acara ini digelar selama 2 hari sejak 15 sampai 16 Agustus 2018 yang bertempat di Hotel Sari Pasific.

“Saat ini kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak. Maka negara harus hadir dan berkewajiban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan dari kekerasan yang dialami korban,” kata Sekfung Penguatan Kapasitas Perempuan (PKP) PP GMKI Steffi Gaby didampingi Pokja Perempuan GMKI.

Selain itu, kata dia, pelaku dari kekerasan seksual harus ditindak setimpal dengan tindak pidana yang sudah dilakukannya agar tidak terjadi pengulangan tindakan. Hal ini juga merupakan pencegahan traumatis bagi korban.

“Walaupun pasal-pasal RUU PKS telah termuat di dalam RKUHP, tetapi sifatnya tidak lex specialist, sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) harus segera dibahas dan disahkan, karena bersifat khusus dan berperspektif korban, mengingat negara kita sudah darurat kekerasan seksual,” tegas Steffi.

Menjelang Kampanye 16HAKTP tanggal 25 November – 10 Desember 2018, setiap organisasi harus berkomitmen melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kampanye kreatif melalui media sosial, media massa, menggelar diskusi atau kajian-kajian dan membuat konten materi kekerasan terhadap perempuan.

“GMKI yang selalu fokus terhadap isu-isu perempuan juga komitmen kampanye bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan 23 organisasi masyarakat Sipil lainnya,” tambah Steffi.

Empat tahun belakangan ini Komnas Perempuan, gerakan masyarakat sipil bersama para korban telah memperjuangkan dan mendorong DPR RI, DPD RI dan Pemerintah agar membentuk regulasi Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sejak tahun 2014, RUU PKS diusulkan dalam Proglenas melalui berbagai dialog baik dengan Pemerintah, DPR RI maupun DPD RI. Namun, baru tahun 2016 RUU PKS masuk dalam daftar Penambahan Proglenas 2015-2019, sebagai hasil rapat bersama antara di bulan Januari 2016.

Menurut Diah Pitaloka, anggota Komisi VIII DPR RI mengatakan, saat ini RUU PKS masih dalam tahap peninjauan, namun bukanlah menjadi prioritas. Karena, anggota DPR masih lebih berfokus pada pemberangkatan jamaah Haji dan Pemilu yang sifatnya sangat urgensi. Selain itu, RUU PKS dianggap kurang “menjual” jika dijadikan alat kampanye dan bukan hal yang lumrah untuk dibicarakan masyarakat umum. (Arni/Pokja Perempuan GMKI)

Leave a Comment

Your email address will not be published.