UKM-PIB, Amatir atau Profesional?

Foto: Aldion Ega Tampubolon/Penulis. (GMKI/Benardo Sinambela)

Beberapa tahun belakangan ini, sebelum dan sesudah dilarangnya organisasi HTI yang menyimpang dari ideologi Pancasila, pemerintah gencar melakukan penanaman dan penguatan wawasan kebangsaan. Kemudian dalam upaya membina ideologi bangsa, baru-baru ini dibuat Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa di Perguruan Tinggi.

Dengan dibuatnya Permenristekdikti ini nantinya akan memperbolehkan organisasi-organisasi kepemudaan yang sebelumnya dilarang masuk kampus atau biasa disebut ekstra kampus kembali masuk kampus. Dalam keputusan Direktur Jenderal Nomor 26/DIKTI/KEP/2002, pemerintah melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di Perguruan Tinggi, sebagai kelanjutan dari Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Beberapa organisasi tersebut yang sering disebut sebagai OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda), penulis sendiri menyebutnya sebagai organsisasi kader yang memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar dalam melakukan pergerakannya di masyarakat Perguruan Tinggi dan Gereja atau di lembaga-lembaga keumatan/keagamaan lainnya, dalam hal ini penulis ambil contoh GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), kemudian HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) ditambah dengan beberapa organisasi lainnya yang biasa disebut Cipayung Plus.

Penulis sendiri berpendapat bahwa keputusan yang dibuat oleh Menristekdikti Mohamad Nasir dengan menandatangani Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 sudah tepat. Kelompok Cipayung Plus akan memiliki legalitas dalam melaksanakan aktivitasnya yang diwujudkan dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM-PIB). Kemudian dalam prosesnya, penulis meyakini pasti banyak dibutuhkan pembaharuan dalam menjalankan UKM-PIB tersebut, bagaimana aturan-aturan dan standart prosedur operasional dalam pelaksanaannya, supaya kelak bisa diukur keberhasilannya. UKM-PIB haruslah punya indikator pencapaian, kemudian program yang diturunkan dari Permenristekdikti ini haruslah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

Yang harus kita pahami Bersama, kelompok Cipayung Plus adalah merupakan organisasi amatir. Menurut laman Wikipedia, amatir: (dari bahasa Perancis: amateur, yang berarti “kekasih”) umumnya dianggap sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan, penelitian, atau bergiat di bidang nonprofesional atau tidak dibayar. Amatir bisa juga berarti kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan untuk memperoleh nafkah, misalnya orang yang bermain musik, melukis, menari, bermain tinju dan sepak bola sebagai kesenangan. Amatir seringkali memiliki pelatihan formal yang sedikit atau tidak ada dalam kegiatan mereka, dan banyak yang autodidak. KBBI juga berpendapat serupa.

Menilik UKM-PIB yang fokus meyasar pemuda dan pemudi, di Desa maupun di Kota, pemuda-pemudi menurut Endank Soekamti dalam lagunya dan banyak pemuda-pemudi lainnya. Penulis teringat akan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), ada persamaan yang penulis lihat antara UKM-PIB dan KNPI, pertama: Sama-sama menjadi wadah berkumpulnya organisasi kepemudaan, kedua: Fungsi dan tujuannya, yang penulis baca dari anggaran dasar KNPI secara harfiah berisi tentang pembinaan idelogi pancasila.

Beberapa poin yang merupakan fungsi dari KNPI menurut Anggaran Dasarnya adalah yang pertama sebagai wadah perekat kemajemukan pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional; Sebagai laboratorium kader pemuda Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan bertanggung jawab, guna terjaminnya proses regenerasi kesinambungan masa depan bangsa; Sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Poin-poin fungsi yang terdapat dalam AD KNPI seluruhnya menurut penulis diturunkan dari Pancasila, namun kenyataannya fungsi itu banyak tidak dilakukan. KNPI yang penulis perhatikan sampai saat ini masih berkutat di area pragmatis.

Para pemuda berkumpul, biasanya akan muncul sebuah gagasan yang cemerlang dan maju. Ini terjadi dalam Kongres Pemuda II tahun 1928, di mana berbagai wakil organisasi pemuda, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamietne Bond, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, yang menyatakan tekad untuk bersatu Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa Indonesia.

Namun KNPI yang sudah puluhan tahun tempat berkumpulnya organisasi-organisasi kepemudaan, sampai saat ini belum menghasilkan gagasan yang monumental. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya kepentingan pragmatis yang ada di internal pengurus. Kepentingan itu bukan kepentingan idealisme, seperti para pemuda tahun 1928. Harusnya hal demikian sebenarnya harus disadari oleh pengurus KNPI, namun mereka pasti akan mengatakan, “zaman sudah berubah”.

Tidak bisa kita pungkiri zaman memang sudah berubah, perubahan nya sangat cepat, apalagi di bidang teknologi, dan itu mempengaruhi kita semua. Penulis ingat dulu waktu masih SMP, mata pelajaran TIK/komputer masih belajar LOTUS 123, yang sekarang digantikan oleh Microsoft Excel. Kemudian dengan muncul Android yang sistem operasinya berkembang sangat cepat. Perusahaan start-up di Indonesia juga sudah masuk kelas unicorn (memiliki nilai lebih dari 1 milyar dolar Amerika),  itu semua mempengaruhi cara hidup kita (way of life).

Kemudian pertanyaannya adalah, apakah UKM-PIB mampu menjawab tantangan zaman tersebut dalam membina ideologi bangsa dan  bekerja secara professional, walaupun nanti akan diisi mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi (Cipayung Plus) yang notabene masih amatir? Akankah UKM-PIB nanti nya jadi tempat perebutan kekuasaan dan kepentingan pragmatis juga? Penulis harap tidak, setiap organisasi harus lah autoktiritk, mungkin hal itu juga terjadi di organisasi kita masing-masing sehingga terbawa-bawa kemudian ke kumpulan organisasi semacam KNPI, dll.

Untuk meminimalisir monopoli kepentingan satu kelompok organisasi tertentu, ada baiknya keterwakilan organisasi di UKM-PIB dilaksanakan dengan sistem Komisioner saja, gunanya agar organisasi-organisasi memikirkan bagaimana mengkolaborasikan kemampuan berasama untuk kepentingan bangsa dan negara semata. Penulis merasa, dengan menciptakan sistem yang sedemikian akan dapat mengurangi area pragmatisme di UKM-PIB  nantinya, atau bagaimanapun nanti bentuknya mari kita kawal bersama Permenristekdikti No 55 tahun 2018. Bangkit lah wahai pemuda, yang sudah bangkit konsistenlah. Salam Bhineka Tunggal Ika!

May the force be with you.

Penulis: Aldion Ega Tampubolon (Ketua Calon Cabang GMKI Lubukpakam)
Editor: Benardo Sinambela

Leave a Comment

Your email address will not be published.