Lampu Merah Intoleransi dan Radikalisme, Perlukah UKM-PIB di Perguruan Tinggi?

Foto: Menristekdikti Mohamad Nasir bersama para pimpinan OKP kelompok Cipayung Plus. (Ristekdikti/Istimewa)

Indonesia merupakan Negara terbesar nomor 4 (empat) jumlah penduduknya di Dunia setelah China, India dan Amerika dengan total 265 juta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2015. Luas wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 1.905 juta km² yang tersebar dari beberapa pulau. Tentu dengan luas wilayah ini terbagi beberapa provinsi yang memiliki Perguruan Tinggi. Menurut Data BPS 2015, total Perguruan Tinggi sebanyak 3225 Institusi dengan total Mahasiswa 5.896.419.

Belakangan ini Perguruan Tinggi menjadi sorotan yang tajam dari berbagai Media di Indonesia, seperti kasus yang menyoroti intoleransi dan radikalisme yang terjadi beberapa waktu yang lalu disalah satu Perguruan Tinggi Negeri. Paham intoleransi dan radikalisme sudah tumbuh sejak tahun 1983 bersamaan dibentuknya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Hal ini dapat memicu dan merambah dengan cepat apabila tidak dapat ditindak lanjuti dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang. Jangan sampai Kampus tergerus oleh paham-paham yang dapat merusak nilai, moral dan ideologi berbangsa dan bernegara.

Lantas, apa langkah tepat yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan?. Untuk menyikapi hal ini tentu pemerintah harus segera melakukan tindakan dan membuat kebijakan, Jangan sampai Lingkungan kampus terkontaminasi oleh paham intoleransi dan raadikalisme dan menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian akademisi. Jika dibiarkan maka akan terus berlanjut, sampai kapan?.

Bulan yang lalu, bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, melalui Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi menerbitkan (Permenristekdikti) No.55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan (UKM-PIB) di lingkungan kampus. Menristekdikti, Mohamad Nasir berpendapat dengan diterbitkannya peraturan tentang UKM-PIB, implementasinya diharapkan mampu menekan paham intoleransi dan radikalisme di lingkungan kampus. Penerbitan Permenristekdikti ini juga sebagai wujud semangat Sumpah Pemuda untuk mencegah paham-paham intoleransi dan radikalisme secara khusus di Perguruan Tinggi.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah Perlukah UKM-PIB di Perguruan Tinggi? Apakah dengan diterbitkannya UKM-PIB akan menjawab permasalahan yang ada? Mari kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Salah satu yang pasti, harapannya melalui terbitnya peraturan tentang pembentukan UKM-PIB ini, mahasiswa tidak dibatasi ruang gerak untuk berpikir kritis dan bertindak.

Sinergi UKM-PIB di Perguruan Tinggi

Penyelesaian persoalan paham intoleransi dan radikalisme di Perguruan Tinggi tidak hanya berhenti dalam penetapan maupun penerbitan Permenristekdikti No.55 Tahun 2018, tetapi perlu proses perjalanan yang cukup panjang, mengingat peristiwa yang telah berlalu sudah cukup untuk membukakan mata, hati dan pikiran kita untuk menyelesaikan  secara tuntas melalui aksi-aksi kongkrit di dalam kampus dan masyarakat nantinya.

Perkembangan paham intoleransi dan radikalisme jangan sampai menyusupi para pelajar-pelajar muda generasi penerus bangsa. Jika harus menunggu aksi dan tindakan lebih lama, akibatnya semakin akan menimbulkan bahaya laten perilaku tindakan intoleransi dan radikal yang tidak terbendung, sehingga bosa terjadi perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu bersinergi untuk membangun kerjasama dan mempunyai komitmen yang tinggi, guna menanggulangi paham intoleran dan radikalisme sebelum terlambat.

Kehadiran dan keterlibatan dalam beberapa organisasi ekstra kampus seperti GMKI, PMKRI, GMNI, HMI, PMII dan organisasi kemahasiswaan lainnya diharapkan mampu menjawab dan memberikan angin sejuk dalam menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila khususnya dikalangan mahasiswa.

Keterlibatan beberapa organisasi ekstra kampus juga perlu mendapat ruang yang cukup dalam kerjasama antar organisasi internal kampus. Artinya, organisasi ekstra kampus harus mendapat respon positif dari pihak kampus. Pelaksanaan dalam implementasi UKM-PIB tentu tidak lepas dari sinkronisasi antar Pemerintah, Perguruan Tinggi, organisasi ekstra kampus dan organisasi intra kampus. Dengan begitu penyelesaian paham intoleransi dan radikalisme mampu ditekan di Perguruan Tinggi.

Motivasi Mahasiswa

Sebagai kaum intelektual yang memiliki idealisme  tinggi tentu mahasiswa tidak diragukan lagi akan hal demikian. Kebebasan untuk mengekspresikan diri merupakan suatu keharusan dalam pembawaannya. Sikap inovatif dan berjiwa militansi merupakan nilai tambah baginya. Motivasi dan daya berpikir kritis menjadi modal untuk mencari jati diri. Namun, mahasiswa sering dihadapkan dengan berbagai peristiwa kehidupan di Lingkungan kampus atau bahkan informasi-informasi yang telah beredar disekitar seperti halnya paham-paham Intoleransi dan Radikalisme. Saat ini, paham-paham tersebut telah menggerogoti nalar dan pikiran diberbagai Perguruan Tinggi. Untuk itu, mahasiswa harus mempunyai motivasi mencintai ideologi bangsa dengan segala Ke-bhinekaan dan ke-Indonesiaan dan menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menekan paham-paham intoleransi dan radikalisme.

Sebagai penutup, mahasiswa harus menanamkannya dibenak masing-masing bahwa keberagaman dan kemajemukan adalah suatu kekuatan dan keutuhan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain.

Bung Karno pernah mengatakan, “Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke”.

Penulis: Samson L. Tobing (Anggota GMKI Cabang Medan)
Editor: Benardo Sinambela

Leave a Comment

Your email address will not be published.