Memperingati 16HAKTP, GMKI Bengkulu Adakan Seminar dan Sampaikan 8 Butir Pernyataan Sikap

Foto: Seminar Peringatan 16HAKTP oleh GMKI Cabang Bengkulu. (GMKI/Medkominfo)

GMKI.OR.ID, Bengkulu – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bengkulu, Bidang Penguatan Kapasitas Perempuan (PKP) mengadakan seminar untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) dengan tema: “Perlindungan Korban Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Kegiatan berlangsung Minggu (25/11/2018) di gedung JPKP Bengkulu dari pukul 14.00 WIB s/d Selesai. Seminar ini menghadirkan dua narasumber dari pihak Polda Bengkulu bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan juga dari Yayasan Pupa sebagai Keynote Speaker.

Seminar dilaksanakan bersamaan dengan  Masa Perkenalan GMKI Cabang Bengkulu ke XXXIV yang dimulai dari tanggal 23-25 November 2018 karena tanggal 25 bertepatan dengan hari pertama dalam peringatan 16 HAKTP dan agar memberi pemahaman kepada calon anggota sedari dini bahwa kekerasan seksual sudah menjadi tugas kita bersama dalam mengatasinya. Seminar ini juga mengundang organisasi kepemudaan Cipayung (HMI, PMII, GMNI, PMKRI)

Dalam seminar pihak Polda Bengkulu bidang PPA mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan upaya untuk membantu menangani kasus kekerasan seksual termasuk dalam perlindungan korban dalam mencari keadilan. Bidang PPA Polda Bengkulu mengatakan bahwa anak dibawah umur 18 tahun yang mendapat kekerasan seksual secara paksa ataupun atas dasar suka sama suka tetap akan diproses secara hukum karena melanggar undang-undang perlindungan anak dan terkait dengan korban kekerasan seksual yang tidak mampu membayar dalam pelaporan tidak dipungut biaya apapun tetapi hanya diminta kerjasama pihak korban dengan kepolisian dalam pemeriksaan. Pihak Polda Bengkulu juga membahas jenis-jenis kekerasan seksual yang melanggar hukum dan meminta peserta seminar untuk berkerjasama dengan pihak kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan seksual.

Yayasan Pupa mengatakan terkait dengan kekerasan seksual yang marak terjadi. Catatan tahunan komisi nasional perempuan tahun 2018 mencatat bahwa sepanjang tahun 2017 ada sebayak 348.446  kasus kekerasan di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai mampu melindungi korban kekerasan seksual yang sudah dibuat dari tahun 2011 sampai sekarang belum juga menemukan titik terang untuk pengesahannya. Hingga sekarang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih rampung dimeja DPR-RI. Tahun 2011-2018 tentu waktu yang panjang untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengahapusan Kekerasan Seksual. Banyak masyarakat yang sudah menyuarakan untuk segera mengesahkan RUUPKS tersebut. Yayasan Pupa mengajak masyarakat termasuk GMKI untuk tetap menyuarakan  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk disahkan.

Ema Purba Ketua Bidang Penguatan Kapasitas Perempuan mengatakan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual dan sudah menjadi tugas kita bersama karena siapapun rentan menjadi korban kekerasan seksual dan juga mengajak masyarakat terkhusus Cipayng untuk tetap menyuarakan pengesahan RUUPKS. Dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. GMKI Cabang Bengkulu berharap agar Rancangan Undang-Undang Pengahapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan.

Pernyataan Sikap BPC GMKI Bengkulu

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual kepada orang lain dengan cara tidak wajar atau tidak sesuai. Catatan tahunan komisi nasional perempuan Indonesia mencatat ada sebanyak 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2017 yang tersebar di 34 provinsi. Yayasan Pupa Bengkulu juga mencatat ada 165 kasus kekerasan terhadap  perempuan yang terjadi sepanjang 2017 di Bengkulu. 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) merupakan kegiatan dalam mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November – 10 Desember. Bersama dengan kegiatan ini, GMKI Cabang Bengkulu menyuarakan pernyataan sikap yang kami sampaikan sebagai berikut :

  1. GMKI Cabang Bengkulu mengutuk keras segala bentuk tindak kekerasan seksual yang terjadi dan meminta pemerintah untuk menghukum pelaku tindak kekerasan seksual seberat-beratnya.
  2. GMKI Cabang Bengkulu menganggap segala bentuk tindak kekerasan seksual adalah tindakan tidak manusiawi.
  3. GMKI Cabang Bengkulu menyatakan belangsukawa yang mendalam terhadap setiap korban kekerasan seksual beserta keluarga, kiranya setiap korban kekerasan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
  4. GMKI Cabang Bengkulu meminta Presiden, DPR serta lembaga yang terkait untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual karena undang-undang yang ada saat ini dinilai belum mampu melindungi korban kekerasan seksual dalam mencari keadilan.
  5. GMKI Cabang Bengkulu mengajak seluruh lembaga, organisasi masyarakat dan segenap lapisan masyarakat untuk bekerjasama dalam menangani kasus kekerasan seksual dan sama-sama menyuarakan tindak kekerasan seksual adalah tindakan tidak manusiawi serta Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan.
  6. GMKI Cabang Bengkulu mengingatkan semua tokoh masyarakat, tokoh publik, tokoh agama, politisi, serta semua guru dan dosen yang ada di Bengkulu untuk sama-sama mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual.
  7. GMKI Cabang Bengkulu meminta setia pimpinan lembaga, baik lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga agama, sekolah/perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa untuk mengupayakan dan memastikan bahwa tidak ada anggota yang melakukan tindak kekerasan seksual dan setiap lembaga harus menindak tegas para anggota yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap siapapun.
  8. GMKI Cabang Bengkulu meminta pemerintah provinsi Bengkulu untuk bisa saling bekerja sama dengan lembaga dan organisasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Bengkulu.

Menutup pernyataan sikap ini, GMKI Cabang Bengkulu mengingatkan bahwa tindak kekerasan seksual adalah tindakan tidak manusiawi yang harus kita tuntaskan bersama. Diperlukan kerjasama antar semua lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga agama, sekolah/perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk mengatasi kasus kekerasan seksual.

Penulis: BPC GMKI Bengkulu
Editor: Benardo Sinambela

Leave a Comment

Your email address will not be published.