Desak Pemerintah Sahkan RUU PKS, GMKI Medan: DPR RI Jangan Diam

Foto: Aksi GMKI Medan dalam memperingati 16HAKTP. (GMKI/Medkominfo)

GMKI.OR.ID, Medan – Dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan GMKI Medan melakukan demo mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual (PKS) terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Senin (10/12/2018).

Kampanye ini digagas oleh GMKI Medan dengan mendorong gerakan masyarakat agar pemerintah sadar akan pentingnya pengesahan RUU PKS agar menjadi payung hukum yang komprehensif bagi kekebasan Hak Azasi Manusia.

Kampanye yang diawali mahasiswa dengan melakukan parodi teatrikal di Bundaran SIB kemudian dilanjutkan dengan melakukan long march dan orasi kedepan Kantor DPRD Sumatera Utara untuk menemui dan beraudiensi dengan DPRD Sumatera Utara.

Menurut Perawati Silalahi selaku Sekretaris cabang GMKI Medan menjelaskan, melalui momentum 10 Desember ini seluruh masyarakat dunia memperingati Hak Azasi Manusia (HAM) Internasional dimana dimomen ini juga perempuan-perempuan harus memperjuangkan hak nya dalam mendapatkan kenyamanan dan keamanan dinegara ini.

“Setiap tahunnya peringatan ini diawali pada tanggal 25 November yang merupakan Hari International Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga 10 Desember peringatan HariĀ  Internasional Hak Asasi Manusia. Peringatan setiap tahunnya tidak selalu menjamin bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi. Bahkan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya semakin meningkat tajam dan seharusnya pemerintah menjadikan pengesahan RUU PKS menjadi agenda politik dalam mengakomodir hak masyarakat yaitu perempuan dan anak-anak,” tutur Pera.

Pera menambahkan dari catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ), pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap korban kekerasan merupakan wujud pelanggaran HAM, sejak tahun 2014 hingga 2018 tercatat hampir rata rata selisih peningkatan kekerasan perempuan mencapai 109.296 kasus tiap tahunnya, sehingga Indonesia sudah memasuki status darurat kekerasan.

“kekerasan seksual merupakan serangan terhadap tubuh dan martabat kemanusiaan. semua orang baik laki-laki dan perempuan bisa menjadi objek dari kekerasan seksual, dan 71% ini terjadi di ranah private. Ini disebabkan adanya ketimpangan relasi di masyarakat dimana sistem budaya patriarki masih mengakar kuat membuat perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual. kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya. berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan ada sekitar 259.150 kasus pada 2016 menjadi 348.446 kasus pada tahun 2017, yang artinya, dalam 2 jam ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan. harusnya ini menjadi hal yang perlu kita soroti. dan negara wajib hadir untuk menuntaskan persoalan ini. RUU PKS merupakan kebijakan yang harus segera disahkan. karna ini merupakan solusi komprehensif untuk mengatasi kekerasan seksual,” tambahnya.

Disela aksi, GMKI juga meminta Anggota DPRD Sumatera utara ikut menandatangani petisi bersama massa aksi dan meminta DPRD Sumut mengirimkan surat elektronik ke DPR RI agar pengesahaan RUU PKS dapat di lakukan secepat nya.

“Hadirkan anggota dewan perempuan yang terhormat, anggota dewan jangan bisanya hanya bersolek solek” teriak salah satu massa aksi.

Aksi yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut mendapat tanggapan dari H.M. Nezar Djoeli Ketua Komisi A DPRD SU, dalam tangapannya Nezar sangat mengapresiasi kedatangan GMKI Medan terkait kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.

“kita sambut baik, kita juga sudah menandatangi petisi dari teman kita GMKI dan melalui sekretariat nantinya kita akan kirim langsung ke DPR RI melalui fax” ujar Nezar.

Berikut beberapa hal yang menjadi pernyataan sikap GMKI MEDAN sebagai berikut:

  1. Sudah seharusnya seluruh lapisan masyarakat turun tangan dalam melawan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk penghargaan atas kemanusiaan.
  2. Kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan termasuk kekerasan berbasis identitas suku, agama, kepercayaan, ras, orientasi seksual, identitas gender harus dilawan.
  3. Mendorong Negara melalui pemerintah untuk segera mensahkan Rancangan Undang Undang Anti Kekerasan Seksual (RUU PKS) Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada perempuan terbebas dari kekerasan seksual.
  4. Kepada semua perempuan penyintas kekerasan seksual rasa hormat dan cinta kami bagi kalian atas perjuangan yang kalian lakukan.
  5. Kepada seluruh masyarakat, media, pemerintah dan siapapun untuk selalu mendengar perempuan korban kekerasan sebagai bentuk empati dari rasa penghargaan terhadap kemanusiaan.
  6. Wujudkan Keadilan HAM dalam mewujudkan tatanan sosial yang sesuai nilai-nilai kemanusiaan.

Demikian pernyataan sikap GMKI Medan terkait pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan.

Penulis: BPC GMKI Medan M.B 2017-2019
Editor: Benardo Sinambela

Leave a Comment

Your email address will not be published.