Diskusi Publik GMKI Cabang Palu: Refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Foto: Peserta Diskusi Publik Refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan GMKI Palu. (GMKI/Robert Dwiantoro)

GMKI.OR.ID, Palu – Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Kekerasan disebabkan karena terjadi pembiaran tanpa adanya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Sekalipun dalam sejumlah kasus kekerasan yang terjadi anak dan perempuan masih dilindungi secara hukum, tetapi nyatanya tingkat kekerasan terhadap dua kelompok masyarakat ini masih menjadi topic hangat di berbagai media.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan data melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) yang memencatat bahwa terdapat 702 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2017. Berdasarkan data per Kota/Kabupaten, Kota Palu menjadi daerah tertinggi dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 385 kasus. Sementara berdasarkan data Survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, menunjukkan Usia Kawin Pertama (UKP) atau pernikahan dini Provinsi Sulteng masih sangat tinggi atau sekitar 20,19 persen dari semua daerah di Sulteng. angka tertinggi adalah Kota Palu sebesar 21,20 persen dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sebesar 19,74 persen.

Berangkat dari problematika yang cukup kompleks tersebut, GMKI Cabang Palu melalui Bidang Penguatan Kapasitas Perempuan menggelar Diskusi Publik dengan Topik “Perlindungan Perempuan dan Anak : Harapan vs Realita” yang berlangsung di Aweng Warkop Jl. Mesjid Raya Palu Timur, Selasa (11/12/2018) Pukul 20.00 WITA.

Diskusi Publik ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada elemen masyarakat yang didalamnya juga terdiri dari mahasiswa dan pemuda tentang pengetahuan akan bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang serta menggalang solidaritas bersama untuk berjuang melindungi korban akibat kekerasan seksual yang kian marak terjadi.

Mengawali Diskusi Publik tersebut Febby Lusikooy selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajak seluruh peserta untuk menggalang kebersamaan dalam memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Diskusi Publik ini digelar sebagai respon positif atas maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung sejak 25 November – 10 Desember setiap tahunnya, mari kita kampanyekan secara massif perlindungan terhadap perempuan dan anak” tegasnya.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Fungsionaris Badan Pengurus Cabang GMKI Palu Masa Bakti 2017-2019 yakni Oberton Kalaki S.Agr. Dalam sambutannya Ia menuturkan bahwa perempuan dan anak dilingkungan tertentu sering dipandang sebelah mata.

“Perempuan sering dianggap sebagai objek yang lemah dan selalu berada setingkat dibawah laki – laki sehingga memberikan efek kurang percaya diri kepada perempuan. Kenyataan yang paling menyakitkan adalah saat perempuan dijadikan objek eksploitasi. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap masa tumbuh anak – anak menjadikan kelompok usia ini juga mengalami nasib yang serupa” ujar Ketua Bidang Organisasi ini.

Tim Kerja pelaksana kegiatan menghadirkan Dua Narasumber yakni Saudari Novi Yuniati selaku Ketua KOHATI HMI MPO Cabang Palu Periode 2018-2019 dan Sahabati Julianti W.Radja Gau selaku Bendahara Umum PMII Cabang Palu/Pengurus KOPRI PMII Cabang Palu serta dimoderatori oleh Febby Lusikooy selaku Sekretaris Caretaker PK Komisariat FKIP GMKI Cabang Palu.

Novi Yuniati sebagai narasumber pertama memaparkan hasil kajiannya bahwa kecenderungan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan karena memang dalam lingkungan keluarga sekalipun mereka tidak mendapat perlindungan.

Foto: Diskusi Publik Refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (GMKI/Robert Dwiantoro)

“Budaya Patriarki, Kurangnya Pendidikan Gender juga menjadi faktor tingginya kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi gender dalam keluargajuga menjadikan KDRT terus menerus terjadi dan semakin besar jumlahnya sejak 10 tahun terakhir. Menurut Catahu 2017 Komnas Perempuan, ada sekitar 300 ribu kasus KDRT yang diadukan. Dalam relasi pekerjaan, perempuan sering didiskriminasi dalam hal kebebasan berekspresi menggunakan busana dimana terjadi pelarangan pemakaian hijab” paparnya.

Julianti W. Radja Gau sebagai narasumber kedua menambahkan bahwa kesadaran ekonomi yang menjadikan anak dan perempuan menjadi objek ekploitasi untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga.

“Meningkatnya biaya hidup, keterbatasan keuangan dan gaya hidup mendorong sebagian perempuan dan anak untuk bekerja secara tidak layak sehingga tidak mengherankan jika kita sering melihat anak perempuan dibawah umur yang bekerja layaknya orang dewasa, bekerja sebagai pembantu rumah tangga serta menjadi pekerja seks komersial” Tegas Mahasiswi IAIN Palu ini.

Diskusi yang berlangsung cukup alot selama kurang lebih 2 jam tersebut menimbulkan kesadaran kolektif dan  antusiasme tinggi peserta. Peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswi yang berasal dari berbagai kampus di Kota Palu dalam ragam interpretasinya menanggapi bahwa forum ini menjadi pijakan awal untuk membangun gerakan progresif dimasa mendatang.

Forum Diskusi tersebut dihadiri oleh Perwakilan Perempuan Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus se-Kota Palu (GMKI, PMII, PMKRI, HMI MPO, IMM, KMHDI) yang kemudian ditutup dengan penyerahaan piagam penghargaan kepada narasumber dan foto bersama.

Penulis : Robert Dwiantoro (Sekretaris GMKI Cabang Palu M.B 2017-2019)
Editor: Benardo Sinambela

Leave a Comment

Your email address will not be published.