Paparan Diskusi Rutin PP GMKI : Peran Sentral Pemuda Dan Mahasiswa Dalam Menangulangi Masalah Korupsi Terkait Pengunaan Dana Desa

Foto Bersama diakhir sesi Diskusi Rutin PP GMKI

GMKI.OR.ID, Jakarta – Pengurus Pusat GMKI  melalui Bidang Aksi dan Pelayanan melaksanakan diskusi rutin dengan mengangkat tema “Peran Sentral Pemuda Dan Mahasiswa Dalam Menangulangi Masalah Korupsi Terkait Pengunaan Dana Desa”. Sabtu  (16/03)

Menghadirkan pembicara dari Direktorat KAKI KPK dan praktisi senior Bidang Advokasi, Tito Hananta Kusuma, Forum Advokasi Special Tipikor (FAST). Diskusi yang dihadiri oleh Pengurus Pusat GMKI dan beberapa anggota cabang di wilayah 3 berlangsung kurang lebih dua setengah jam tersebut banyak menyoroti tentang pengawasan dan kebermanfaatan dari program dana desa. Dimana kebijakan pengalokasian Dana desa secara langsung merupakan sebuah kesepakatan politik pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi dalam upaya mengurangi kesenjangan antara kota dan desa dibidang ekonomi dan infrastruktur. Akibat kesenjangan yang terjadi antara kota dan desa tersebut berdampak pada menumpuknya kaum terdidik diperkotaan, hal tersebut terutama dikarenakan oleh faktor lapangan kerja. Oleh karena itu untuk mengejar ketertinggalan dan menarik lulusan sarjana yang berasal dari desa kembali ke desa dan membangun desanya, maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dengan pengalokasian dana desa yang maksimal.

Berdasarkan laporan dari Kementrian Keuangan merilis jumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintahan dalam kurun waktu empat tahun cukuplah besar yaitu sebesar Rp187,67 triliun dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Trend pengalokasian dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun, kemudian tahun 2016 sebesar Rp46,98 triliun, serta tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp60 triliun. Dengan jumlah yang begitu besar maka pertanyaannya seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat desa, sejauh mana desa mengejar ketertinggalannya dari kota, sipakah yang menikmatinya, dan sejauhmana pengawasannya ?

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program dana desa maka salah satu indikator yang digunakan adalah persentase jumlah angka kemiskinan di desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di pedesaan sepanjang digulirkannya dana desa yaitu perseptember 2015 sebesar 14,09 persen atau sebanyak 17,89 juta jiwa penduduk miskin. Perseptember  tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 13,96 persen atau sebanyak 17,28 juta jiwa penduduk miskin, perseptember 2017 juga mengalami penurunan tipis yaitu 13,47 persen atau sebanyak 16,31 juta jiwa penduduk miskin dan terakhir pada maret 2018 persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,20 persen.

Melihat persentase penurunan yang masih tergolong rendah tersebut, maka memunculkan persepsi publik tentang keberhasilan dan kebermanfaatan dari alokasi dana desa. Oleh karena itu, perlu ditekankan kepada perangkat desa tentang perinsip-perinsip utama dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN yaitu Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Tidak sedikit perangkat desa dalam pengalokasian dana desa kurang memerhatikan sisi kebermanfaatannya sehingga tidak jarang pengalokasiannya hanya menghasilkan hiasan saja yang hanya sedap di pandang namun hambar, karena tidak menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Kegagapan dalam pengelolaan danapun turut menjadi faktor besar dalam menyumbang ketidak efektifan dana desa, sehingga tidak sedikit dana desa menjadi petaka bagi kepala desa karena tergiur dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sediktnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa sejak digelontorkan tahun 2015  hingga 2018 dengan 184 tersangka korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar.

Dengan realita yang ada bahwa indahnya potret di media sosial tak seindah kehidupan nyata, atau kesempurnaan teori tak semulus praksisnya. Untuk mendekati tujuan dari pengalokasian dana desa, maka masyarakat terkhususnya kaum pemuda yang melek akan teknologi harus mengawal dan memastikan kebermanfaatan dana desa benar-benar mendarat di tempat yang semestinya. Sementara KPK sendiri selaku istitusi negara yang fokus pada penindakan dan upaya pencegahan telah meluncurkan aplikasi “JAGA” yang berisi informasi tentang Jaga Sekolahku, Jaga Rumah Sakit, Jaga Puskesmas, Jaga Perizinan Dan Dana Desa. Melalui aplikasi ini diharapkan seluruh masyarakat dapat mengawal anggaran yang dipruntukan untuk desa melalui smartphone.

Terakhir dalam sesi diskusi, mengamati dan mempelajari kasus-kasus korupsi yang sering terjadi, maka korupsi yang banyak menjerat pajabat di negeri ini digolongkan dua macam yaitu penyuapan dan kerugian negara. Kasus-kasus penyuapan yang terjadi kebanyakkan di dorong oleh birokrasi yang panjang sehingga mendorong orang untuk mengambil jalan pintas dengan pertimbangan waktu dan tenaga yang banyak terbuang secara tidak produktif dan juga perilaku pejabat birokrasi yang lambat dalam urusan administrasi. Sedangkan korupsi dengan katagori kerugian negara diakibatkan oleh lemahnya audit hukum terhadap transaksi pengalokasian dana pemerintah, selain lemahnya audit hukum penyebab terjadinya korupsi dengan kerugian negara adalah adanya bisnis baik swasta maupun pejabat dengan pemerintah. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi selain peran serta masyarakat yang aktif dalam pengawasan pengalokasian dan implementasi anggaran, maka hal yang perlu di rubah adalah kecepatan birokrasi dan moralitas pejabat.

Leave a Comment

Your email address will not be published.