Catatan Kritis Diskusi Rutin PP GMKI “After Debat Wapres”

Sesi Foto Bersama di akhir Diskusi Bersama Narasumber

Debat Wapres yang berlangsung pada minggu (17/03) mengangkat topik tentang “Pendidikan, Kesehatan,Ketanakerjaan, sosial,dan budaya”. materi debat tersebut sangatlah penting karena merupakan kebutuhan dasar untuk suatu negara menjadi maju, namun karena keterbatasan waktu maka perbincangan tentang topik debat tersebut belum terlalu mendalam terhadap persoalan dan tawaran program kedepan.

Menyadari akan luasnya pembahasan materi debat wapres tersebut, PP GMKI melalui Bidang Aksi Pelayanan memfokuskan catatan kritisnya dalam diskusi yang diadakan pada hari sabtu (23/03),  terhadap persoalan kesehatan yang merupakan program strategi nasional yang menunjuk BPJS sebagai penyelenggara program dengan nama kartu Indonesia sehat (KIS). Diskusi tersebut menghadirkan narasumber penggiat advokasi BPJS Watch, Tumbur Siregar yang merupakan senior GMKI.

Cawapres 01 Mahkruf Amin mempertegas bahwa progran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dilaksanakan Jokowi-JK akan tetap akan dilanjutkan untuk periode 2019-2024 jika terpilih kembali pada pemilu 17 April mendatang. Terhadap program JKN, Cawapres 02 Sandiaga Uno pun bersepakat akan tetap melanjutkan program nasional tersebut dengan perbaikan-perbaikan layanan khususnya persoalan antrian panjang pasien peserta BPJS.

Dalam diskusi PP GMKI menyoroti tiga permasalahan penting dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu kepesertaan, fasilitas kesehatan, dan terjadinya defisit anggaran. Dalam diskusi tersebut memaparkan kondisi untuk kepesertaan berdasarkan data Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sampai 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk yang telah menjadi peserta JKN-KIS. Dari total kepesertaan BPJS jumlah terbesar merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh negara melalui APBN sebanyak 96,8 juta jiwa yaitu sebesar Rp26,7 triliun.

Untuk mensukseskan program strategi nasional tersebut pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menggandeng 2.475 rumah sakit termasuk klinik utama dan 23.011 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Masalah utama sejak program ini dilaksanakan adalah anggaran, tercatat dalam laporan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami defisit per januari 2019 sebesar Rp16,5 triliun. Sejak program ini dilaksanakan pada 2014 setiap tahunnya mengalami defisit anggaran yang kemudian dibebankan  kepada APBN untuk menalanginya, beruntung tahun 2014 devisit ditutupi dengan pengalihan sebagian aset PT Askes dan PT Jamsostek. Sedangkan utuk tahun berikutnya devisit sebesar Rp5 triliun tahun 2015, Rp6,8 triliun tahun 2016, Rp3,6 triliun tahun2017,dan 10,25 triliun tahun 2018.

Berdasarkan kondisi di atas maka harus ada evaluasi terhadap program tersebut ketika ingin dilanjutkan. Pada debat cawapres perbincangan soal bagaimana caranya untuk mengatasi persoalaan tentang defisit anggaran belum menyentuh kepada sistemnya, kedua calon masih menawarkan penalangan dana dari APBN. Berdasarkan diskusi yang dilaksanakan, ada beberapa faktor terjadinya defisit anggaran BPJS Kesehatan antara lain :

Pertama, pengawasan yang lemah dari BPJS terhadap klinik rumah sakit, dimana banyak yang mempertanyakan tentang transparansi penggunaan dana BPJS. Oleh karena itu Kementerian terkait diharapkan mampu mensosialisasikan di masyarakat terkait jenis-jenis penyakit dan besaran anggaran yang ditanggung BPJS. Tidak sedikit dalam hal ini banyak pasien yang tidak memahaminya, sehingga banyak pasien tidak mendapatkan haknya secara penuh bahkan konyolnya ada yang memahami dengan patokan waktu yaitu tiga hari dirawat sembuh tidak sembuh harus kluar kemudian setelah itu di suruh kembali lagi dengan pendaftaran ulang dengan penyakit yang sama sehingga klaim otomatis dua kali.

Kedua, belum maksimalnya pelayanan Puskesmas dikarenakan peralatan dan tenaga medis yang minim sehingga pasien anggota BPJS harus di rujuk ke RS dengan klim dua kali yaitu di puskesmas dan RS.

Ketiga, kecilnya nilai iuran dari tahun ketahun yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sampai 2018, ditambah terdapat banyak peserta BPJS Non-PBI yang menunggak pembayaran iuran premi yaitu sebayak kurang lebih 10 juta peserta.

Permasalahan lain tentang BPJS Kesehatan yang marak terjadi ialah pelayanan rumah sakit maupun puskesmas. Bahwa BPJS Kesehatan yang merupakan program Nasional kesehatan untuk menjembatani kehadiran negara dalam urusan kesehatan rakyatnya harus benar-benar mengontrol dan mengawasi implementsinya. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah ketidak tauan, khususnya masyarakat kecil sehingga butuh pendampingan informasi. Lebih lanjut kendisi tersebut di tambah tidak berjalannya dengan maksimal petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan (PIPP) BPJS Kesehatan di tiap-tiap rumah sakit, sehingga banyak pasien peserta BPJS yang sering ditolak RS dengan alasan-alasan kamar penuh dan alasan-alasan lainnya.

Terakhir dalam diskusi yang dilakukan PP GMKI melalui bidang AKSPEL menyoroti tentang beban transportasi pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masyarakat yang tinggal didaerah pelosok sering kali mengalami kesulitan dalam hal transportasi, terlebih untuk pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang dituju. Oleh karena itu pemerintah harus mampu memberikan solusi untuk urusan transportasi yang tidak di akomodir dalam kebijakan BPJS, apakah melalui kerjasama dengan kementrian desa atau kementrian perhubungan untuk dapat menyediakan dan mengcover anggaran transportasi pasien peserta BPJS.

Sebagai penutup diskusi PP GMKI berkomitmen untuk ikut terlibat aktif dalam mengawal dan mengadvokasi permasalan-permasalahan dari progran Jaminan Kesehatan Nasional dan dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan advokasi untuk membentuk satgas di setiap cabang setanah air.

Penulis : Ef Pranoto
Editor : Abib Sinurat

Leave a Comment

Your email address will not be published.