Membaca Arah Politik Hukum Pasca Pemilu

 

GMKI.OR.ID, Jakarta . Merespon kondisi dan situasi politik hukum nasional pasca pemilu 17 april 2019 ,  Pengurus Pusat GMKI melalui bidang Aksi dan Pelayanan mengadakan diskusi dengan tema “Membaca Arah Politik Hukum Pasca Pemilu” pada sabtu (27/04) di Studen Center PP GMKI.

Diawal diskusi ketiga pembicara sependapat bahwa penting bagi organisasi gerakan berbasis intelektual seperti GMKI untuk membaca dan memprediksi arah kebijakan politik dan hukum kedepan agar dapat mengambil peran strategis dalam upaya mewujudkan tercapainya kepentingan nasional.

“Historis bangsa ini telah mencatat, bahwa setiap ritme dan tempo dari dinamika politik bangsa ini selalu ada peran organisasi gerakan didalamnya yang mempengaruhi oleh karena itu  GMKI harus hadir dalam memberikan warna demokrasi hari ini, terlebih berperan menyatukan masyarakat yang terkotak-kotakkan pasca pemilu melaui opini-opini yang mencerdaskan”. Kata Imanuel Blegur mantan Ketua Umum GMKI dua periode 1992-1996 dan sekaligus  merupakan Anggota DPR RI fraksi Golkar.

Dalam pemaparannya terhadap opini yang berkembang di masyarakat akan adanya gerakan people power, bila jokowi terpilih kembali. Imanuel Blegur berpandang bahwa opini tersebut hanyalah upaya untuk menganggu psikologi lawan politik dalam upaya menaikkan bargaining potition dalam proses konsolidasi. Bahkan beliau memprediksi proses konsolidasi akan terjadi paling lama enam bulan, hal tersebut disampaikan mengingat kubu jikowi bersama kualisi pendukung berdasarkan hitung sementara cukup menguasai kursi parlemen.

“jika jokowi terpilih kembali, maka situasi politik secara umum tidak akan jauh berbeda dengan pilpres 2014, akan terjadi proses rekonsolidasi dan hasilnya dapat dilihat dari komposisi penyusunan kabinet”. Lanjut Imanuel Blegur.

Beliau menambahkan koalisi parpol yang terbentuk merupakan koalisi berbasisi kepentingan jangka pendek, bukan kualisi idiologis sehingga segala kemungkinan bisa terjadi.

“pada dasarnya selain parpol pengusung utama capres dan cawapres, kepentingan utama dari parpol dalam kualisi adalah perolehan kursi di parlemen dan ketika pemenang pilpres telah diketahui maka kualisi bisa mencair berdasarkan pertimbangan- pertimbangan politik yang rasional”. Lanjut Imanuel Blegur.

Menurut pendapat Pemerintah, disampaikan oleh Febri Tetelepta yang merupakan Tenaga Ahli Ytama Staff Presiden RI mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan representatif dari rakyat dan merupan bentuk dri kedaulatan rakyat sehingga terhadap proses semua kalangan boleh berdebat, namun ketika sudah diputuskan oleh undang-undang berdasarkan aspirasi rakyat, maka sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, semua kelompok harus menerima dan tunduk kepada putusan tersebut.

“Bapak Joko Widodo ini merupakan anti-tesa dari gaya kepemimpin elit, sedikit bicara banyak kerja, dan beliau berasal dari desa sehingga sangat paham penderitaan orang desa, oleh karena itu bisa kita lihat konsep pembangunan yang dijalankan adalah membangun dari pinggiran”. Pungkas Febri Tetelepta dalam paparannya.

Selain itu beliau juga menambahkan jika kepemimpinan pada periode ke dua Jokowi akan fokus pada pembangunan manusia.

“visi besar pak Jokowi sudah jelas yaitu fokus pada pembangunan Manusianya baik bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan tenaga ahli bahkan sampai mengeluarkan kartu pra kerja. Kurang apa lagi, pak jokowi itu orang baik dan saya yakin pak jokowi akan merangkul semua golongan termasuk yang hari ini beda kualisi ”. Lanjut Febri Tetelepta.

Di bidang hukum Barita Simanjuntak sebagai Sekretaris Komisi Kejaksaan RI menjelaskan bahwa setidaknya ada dua unsur yang akan menentukan nasib negara ini, pertama estafet kepemimpinan baik kepemimpinan partai maupun kepemimpinan nasional setelah era Jokowi dan juga posisi dan sikap TNI-Polri.

“setelah berakhirnya kepemimpinan partai seperti ibu megawati, pak SBY, pak Suryapaloh, Pak Prabowo yang hari ini cukup kuat magnet poltiknya, maka kedepan akan membuka peluang untuk hadirnya tokoh-tokoh baru dan untuk mencapai pada titik tersebut harus dimulai dari sekarang khususnya peningkatan kapasitas diri”. Jelas Barita Simanjuntak dalam paparannya.

Barita Simanjuntak juga berpandangan bahwa kondisi geografis yang cukup strategis, menjadikan Indonesia menarik di dunia Internasional bagaimana selanjutnya pemerintahan harus mampu menghidupkan kembali isu kemaritiman. Barita Simanjuntak juga mengatakan bahwa ada beberapa hal dasar yang perlu dibenahi dalam mewujudkan isu tersebut yaitu sektor keamanan terutama peningkatan anggaran TNI.

“ Isu kemaritiman merupakan sesuatu  yang tidak bisa dipisah dari setiap konsep pembangunan nasioanal, karna itu merupakan anugrah dan untuk mensukseskan hal tersebut perlu ditopang oleh TNI yang kuat secara keseluruhan”. Pungkas Barita Simanjuntak.

Di akhir sesi diskusi ketiga pembicara menyampaikan kesimpulan bahwa pasca pemilu ini menjadi penting apabila setiap unsur dan elemen di masyarakat mengawal kepnetingan rakyat. Pemilu juga harus menjadi instrumen demokrasi untuk sebuah negara yang besar, sehingga proses membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Semakin banyak elemen yang ikut bekerja sama, maka semakin baik.

Penulis : Ef Pranoto
Editor : Abib Sinurat

Leave a Comment

Your email address will not be published.