GMKI Bersama Hakim MK Adakan Pendidikan Konstitusi dan Demokrasi Pasca Pemilu

Manahan M.P. Sitompul (Hakim MK), Marten Napang (Guru Besar Universitas Hasanuddin), Engelbert Johannes Rohi (Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu) dan Korneles Galanjinjinay (Ketua Umum GMKI) foto bersama peserta diskusi. (Foto/GMKI)

GMKI.OR.ID, Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengadakan diskusi publik bertema konstitusi dan demokrasi indonesia pasca pemilu 2019, Sabtu (18/5/2019).

Pembicara dalam diskusi tersebut antara lain Manahan M.P. Sitompul (Hakim Mahkamah Konstitusi), Marten Napang (Guru Besar Universitas Hasanuddin), Engelbert Johannes Rohi (Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu) dan Korneles Galanjinjinay (Ketua Umum GMKI). Diskusi ini dimoderatori oleh Almara Dwi Putra Sitompul selaku Sekfung Litbang PP GMKI.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Manahan M.P. Sitompul menyampaikan ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

“KPU adalah suatu lembaga nasional yang independen yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jadi ketika ada yang tidak percaya dengan keputusannya, berarti telah mengingkari apa yang diatur dalam pasal 22E UUD 1945,” ujar Manahan Sitompul dalam acara diskusi tersebut.

Dalam pemaparannya terhadap perilaku demokrasi Indonesia, Manahan Sitompul menyampaikan bahwa negara ini adalah negara demokrasi yang tidak lepas dari nomokrasi, sehingga kedaulatan memang berada ditangan rakyat tetapi harus sejalan juga dengan norma atau aturan yang ada.

“Bilamana nanti pada tanggal 22 Mei 2019 telah diumumkan hasil pemilu, diberikan waktu 3 hari kepada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai UU no.7 tahun 2017 dan Peraturan MK nomor 02 sampai 06,” lanjut Manahan Sitompul.

Dalam pemaparan Guru Besar Universitas Hasanuddin, Marten Napang mengatakan bahwa belajar dari sejarah, pembentukan dan peralihan suatu generasi berjalan dalam kurun waktu 20 – 30 tahun dan hal ini juga dialami dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga generasi muda yang dipelopori oleh mahasiswa tertantang untuk selalu berperan mulai pada tahun 45, kemudian di tahun 1966, setelah itu masa reformasi 98. Sekarang Indonesia masuk dalam masa 20 tahun setelah reformasi ditandai dengan munculnya generasi baru yaitu generasi milenial yang bersamaan dengan adanya perubahan pada sistem pemilihan menjadi pemilu serentak.

“Pemilu serentak menjadi sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Terjadi hirupikuk yang lain seperti munculnya ancaman-ancaman, politik identitas, dan gangguan terhadap ideologi bangsa yang dilakukan secara terang-terangan. Terjadi mindset war sehingga generasi milenial harus bersatu padu untuk menghadapi peperangan ini,” pungkas Marten Napang dalam paparannya.

Selain itu beliau juga menambahkan bahwa Indonesia juga mengalami tantangan demokratisasi. Demokratisasi yang memiliki 2 tradisi baku yaitu konsensus dan konflik nyatanya khusus Indonesia ada penambahan 2 tradisi lagi yaitu rekonsiliasi dan reshuffle. Tradisi rekonsiliasi paskah pemilihan sebagai upaya meredam konflik yang puncaknya pada pembentukan kabinet. Lalu tradisi reshuffle terjadi untuk melakukan penyegaran akan ketidaksamaan visi dan misi menjalankan pemerintahan.

“Kita sebut tradisi karena suatu yang berjalan secara berulang dan diterima oleh banyak orang. Tradisi rekonsiliasi dan reshuffle dilakukan untuk meredam gejolak,” ujar Marten Napang.

Negara Indonesia telah membuktikan dirinya dengan berhasil memenangkan pertarungan mendasar dalam kenegaraan hingga saat ini. Perubahan terjadi namun tidak merubah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalo kita melihat UUD 45 pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa pasal-pasal yang dapat diamandemen sementara pembukaan tidak dapat di amandemen dimana disitu terdapat dasar negara kita. Logikanya adalah ideologi negara tidak dapat diubah. Kemudian dalam pasal 33 ayat 5 disebutkan NKRI tidak dapat diubah. Sehingga Pancasila dan NKRI sudah harga mati,” tegas Marten Napang.

Merespon kondisi dan situasi pemilu serentak 2019, Engelbert Johannes Rohi yang lebih dikenal dengan nama Jojo Rohi menjelaskan persoalan paling mendasar di pemilu Indonesia adalah kepercayaan. Kepercayaan terhadap segala proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu dalam orde baru terdapat satu lembaga penyelenggara yaitu KPU. Saat reformasi ditambahkan lagi pengawas untuk menjamin kerja KPU sesuai peraturan. Dalam perjalanannya dibentuk lagi DKPP untuk mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu.

“Karena krisis kepercayaan yang dihadapi Indonesia maka pemerintah harus membangun tambahan lembaga penyelenggara pemilu dari yang sebelumnya KPU saja, lalu ditambah Bawaslu dan sekarang ada DKPP. Hari inipun masih sama, ada upaya untuk melakukan distrust. Sampai pada narasi yang dibangun bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap useless,” kata Jojo Rohi.

Dalam penyampaian Jojo Rohi disebut bahwa pemilu adalah proses dari sesuatu pemerintahan untuk mendapatkan legitimasi. Ciri dari pemilu yang demokratis adalah adanya kepastian hukum dan adanya ketidakpastian hasil. Saat ini Indonesia mengalami perkembangan yang baik dalam pelaksanaan pemilu.

“Kita bisa melihat setiap gerak gerik KPU melalui Bawaslu, melihat gerak geriknya KPU dan Bawaslu melalui DKPP bahkan sampai pada Mahkamah Konstitusi karena sidangnya berlangsung terbuka dan transparan,” lanjut Jojo Rohi.

Dalam diskusi tersebut, Korneles Galanjinjinay sebagai Ketua Umum GMKI menyampaikan bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensil multi partai. Maka akan terjadi berbagai kesepakatan dan negosiasi bagaimana partai politik menguasai negara ini.

“Pembangunan hukum dan sistem bernegara yang kita alami kini hanya sistem bagi-bagi kekuasaan. Campur baur antara hukum dan politik yang kita alami saat inilah yang membuat ketidakpastian bagi kita semua untuk menentukan masa depan yang ideal,” jelas Korneles Galanjinjinay.

Diakhir pemaparannya, Korneles Galanjinjinay juga menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu tindakan jangan sampai melanggar hukum karena dapat memperparah demokrasi dan kehidupan bernegara.


Penulis: Almara Sitompul
Editor: Benardo Sinambela

Leave a Comment

Your email address will not be published.