Kalimantan Ibukota Baru, Bukan Tentang Pemerataan Saja

Nathalia Mahudin

Pemerintah akhirnya memilih memindahkan ibukota dengan alternatif ketiga yaitu pilihan di luar pulau Jawa. Dalam Pidato Kenegaraan  Presiden Jokowi hari ini Kalimantan menjadi tujuan ibukota baru yang disampaikan pada sidang tahunan MPR 2019. Melalui pilihan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan yang bertumpuh pada pulau Jawa. Ibukota yang berpindah pada wilayah bagian tengah yaitu Kalimantan merupakan stimulus yang mampu menciptakan pemerataan antara wilayah barat dan timur melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baru yang terjadi seiring dengan pemindahan ibukota di bagian tengah.

Alasan mendasar pemerintah untuk dapat menjawab persoalan ketimpangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan bagian tengah dan timur Indonesia adalah baik. Berdasarkan data BPS hingga saat ini, disparitas regional atau kesenjangan antar daerah/wilayah yang secara signifikan terlihat dalam peta regional pembangunan masih bertumpu pada wilayah barat. Tahun 2018, output perekonomian nasional masih terkonsterasi di Jawa yakni sebesar 58,5 persen, sekitar 21,5 persen di Sumatera dan sisanya (sekitar 20 persen) di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Kesenjangan ini tidak dapat dilepaskan dari pilihan investor untuk menginvestasikan modalnya yang masih dikosentrasikan di Jawa dan Sumatera. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di kawasan tengah dan timur Indonesia hanya sebesar 28,55 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 25,33 persen. Sedangkan, sekitar 71,45 persen PMDN dan 74,67 persen PMA berada pada pulau Jawa dan Sumatera (BPS, diolah).Sehingga dipandang penting penting rencana pemindahan ibukota menjadi isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Namun untuk memastikan pemindahan ibukota dalam jangka waktu yang panjang dan berimplikasi pada keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa tantangan sehingga pemerintah perlu  menyiapkan grand desain agar memastikan ibukota yang baru akan tetap bertumbuh dan tidak hanya menjawab permasalahan Jakarta saat ini serta persoalan pemerataan dalam jangka waktu yang pendek.

 

Kalimantan merupakan wilayah yang berada secara geografis pada tengah-tengah negara merupakan pilihan paling tepat karena dapat memberikan kesempatan bagi wilayah kepulauan lainnya untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Potensi besar terbentuknya pusat-pusat industri berskala nasional baru akan terjadi seiring dengan pertumbuhan lokasi baru. Meskipun demikian, pemindahan Ibukota ke wilayah tengah yang relatif jauh dari lokasi awal yaitu diluar pulau jawa memiliki tantangan tersendiri.

Perlunya pembangunan infrastruktur di daerah yang dijadikan ibukota baru. Pembangunan infrastruktur di ibukota baru harus berdimensi jangka panjang, dimana pembangunan ifrastruktur di ibukota baru harus mampu menciptakan dampak positif bagi peningkatan kegiatan bisnis pada wilayah baru bukan hanya untuk aktifitas birokrasi. Dengan hanya memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah baru, pertumbuhan ekonomi akan hanya berumber dari pemerintahan saja.

Untuk mewujudkan lokomotif ekonomi baru, wilayah yang dipilih sebagai ibukota baru membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung dan memperlancar distribusi faktor produksi. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan, bandara, dan askes lainnnya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas aktifitas fungsi pemerintahan, tetapi dapat memberikan kemudahan konektivitas penyaluran logistik dalam menunjang mata rantai distribusi dan produktifitas. Artinya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan ketersediaan infrastuktur pendukung kegiatan ekonomi agar tujuan penciptaan sumber pertumbuhan baru melalui pemindahan ibukota menjadi sebuah kenyataan.

Dengan begitu, pemindahan ibukota baru tidak boleh hanya sebatas memindahkan ibukota dari Jakarta ke ibukota baru. Pergeseran aktivitas ekonomi yang selama ini bertumpu di kawasan barat bergeser ke kawasan tengah dan timur Indonesia. Dengan berkembangnya lokasi tujuan ibukota baru akan menjadi stimulus terbentuknya pusat perrtumbuhan nasional sehingga menjadi solusi mengatasi ketimpangan wilayah.

 

Selain itu, mitigasi resiko atas dampak lingkungan dan sosial juga menjadi satu bagian dari desain besar yang harus disusun pemerintah. Artinya, desain besar pemindahan ibukota tersebut harus komprehensif. Persoalan lingkungan di Jakarta tidak terjadi pada ibukota baru. Dengan adanya aktifitas ibukota baru tidak mereduksi sumber daya alam, mengancam kerusakan lingkungan. Disamping itu penyiapan daya dukung untuk menunjang kapasitas manusia juga menjadi tantangan. Persoalan urbanisasi yang terus meningkat dan penduduk terus bertambah melampaui daya dukung di Jakarta menjadi salah satu akar timbulnya permasalahan sosial. Persoalan yang sama tidak harus menjadi beban ibukota yang baru.

Optimisme pemerintah dengan pilihan ini dapat mencontohi Negara Brasilia (Brazil), Sejong (Korea), Canberra (Australia), Washington DC (USA), Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar). Brazil memindahkan ibukota dari  Salvador, kemudian ke Rio de Janeiro, dan sejak 1960 di Brasilia. Pemindahan ini dilakukan untuk memisahkan urusan politik dan perekonomian, serta menghidupkan ekonomi di wilayah pedalaman yang berada pada tengah-tengah negara. Pemindahan ibukota pada awalnya membuat brazil terlilit hutang, kurangnya akses ke infrastruktur publik serta tidak tersedianya perumahan yang layak bagi kelompok menengah ke bawah menjadi masalah yang harus dihadapi tetapi pada akhirnya kebijakan pemindahan ini berhasil mendorong dan menghidupkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah yang tertinggal dan menjadikan pembangunan di seluruh brazil menjadi merata, saat ini Brasilia adalah salah satu kota terbaik di Brazil.


Penulis : Fransina Natalia Mahudin (Bendum PP GMKI Mb 2018-2020)

Leave a Comment

Your email address will not be published.