Demonstrasi : Akar dari Demokrasi

Dari era kemerdekaan hingga masa reformasi, kaum terpelajar Indonesia terkenal dengan pergerakannya yang aktif, kritis, dan progresif. Mahasiswa aktif menjadi Agent of Change, menjadi bagian dari grassroot atau akar rumput pergerakan, terus mengawal pemerintahan dan mengkritisi setiap gerak-gerik kaum elite negara.  Reformasi tahun 1998 pun tidak akan terjadi jika aktivis mahasiswa dari seluruh Indonesia tidak berkoalisi untuk mengadakan perubahan. Namun, beberapa tahun terakhir ini, potret mahasiswa Indonesia telah berubah. Hanya golongan mahasiswa tertentu, yaitu mereka yang tergabung dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan yang masih peduli untuk mengawal isu-isu panas bangsa. Yang lain hanya sibuk bermain, pergi ke tempat hits demi eksistensi di sosial media, fokus untuk lulus cepat, dan hanya memperdulikan IPK.

 

September ini, mahasiswa Indonesia kembali menunjukkan taringnya dalam pergerakan. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan demi menyuarakan tuntutannya terhadap penguasa bangsa. Mahasiswa Indonesia kompak memprotes RUU KUHP, UU KPK, RUU Agraria yang hendak disahkan oleh DPR, dan RUU PKS yang tidak kunjung disahkan. Di Jakarta, massa dari berbagai daerah di Indonesia mengepung Gedung DPR RI. Di Yogyakarta sendiri, aksi #GejayanMemanggil telah dengan kondusif terlaksana dua kali, yaitu tanggal 23 dan 30 September. Acara di kota pelajar ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, namun juga diikuti oleh pelajar, buruh, petani, dan jurnalis. Secara sekilas memang aksi di Yogyakarta ini memperoleh tanggapan yang positif karena terjadi tanpa ada kericuhan dan bentrok dengan aparat kepolisian. Bahkan para demonstran tidak lupa untuk memunguti sampah yang ada di lokasi demo.

 

Namun, ada juga ada pihak-pihak yang bersikap kontra terhadap gerakan mahasiswa ini. Beberapa eks aktivis menganggap mahasiswa masih kurang literasi dalam memahami pemerintah dan hanya amarah sesaat seperti korek yang disulut api. Berbagai universitas juga melarang, bahkan ada yang mengancam DO bagi mahasiswanya yang berani ikut aksi. Tidak hanya universitas, beberapa sekolah juga melakukan hal serupa, bahkan pelajarnya yang ketahuan mengikuti aksi diancam dikeluarkan dan diwajibkan untuk menulis surat pernyataan dibumbuhi meterai. Penulis sendiri sempat berdebat dengan keluarga besar mengenai aksi penulis untuk turun ke jalan. Mulai dari alasan keamanan hingga ketakutan dibalut pemikiran oligarkis, kritik terhadap elite dianggap berbahaya.

 

Memang perlu diakui, perspektif masyarakat Indonesia akan demonstrasi sudah berubah dibandingkan beberapa tahun lalu. Demonstrasi dianggap sebagai tunggangan politik elite tertentu yang lengkap dengan kericuhan, provokator, dan massa bayaran. Munculnya beberapa demonstrasi yang diprakarasi oleh elite politik tertentu pasca pemilu lalu memang membentuk perspektif masyarakat Indonesia akan demonstrasi yang ditunggangi, bukan demonstrasi yang murni dari hati. Namun hal ini janganlah dijadikan generalisir terhadap semua demonstrasi yang ada.

 

Indonesia adalah negara demokrasi, dan pengertian demokrasi paling sederhana bisa diambil dari kata-kata Abraham Lincoln, ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka wajarlah jika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai oleh rakyat, dan rakyat ingin mengutarakan pendapatnya. Salah satu caranya adalah melalui demonstrasi.

 

Demonstrasi merupakan hak sipil negara Indonesia yang bahkan dijamin di dalam UUD 1945. Demonstrasi diperbolehkan oleh hukum selama mengikuti tata cara yang sudah ada, yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tata cara ini meliputi pemberitahuan tertulis kepada Polri 3 x 24 jam sebelum demonstrasi itu dimulai meliputi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, ruti, waktu, penanggung jawab, dan lainnya.

 

Jadi, ketika seseorang dengan bangga bilang bahwa ia hidup dalam negara demokrasi, malu lah seharusnya orang itu jika ia mengharamkan demonstrasi, karena demonstrasi adalah akar dari demokrasi. Tindakan melarang seseorang untuk melakukan demonstrasi ini juga bersifat represif terhadap hak kita yang sudah diatur oleh negara. Berusahalah bersikap optimis dan terbuka terhadap keaktifan mahasiswa di bulan September lalu ini. Percayalah maksud mereka murni, dan bukan hanya sebagai pion politik pihak tertentu. Percayalah mereka mampu jaga diri. Percayalah bahwa mereka adalah penerus bangsa ini kelak.

 

Indonesia memang masih jauh dari kata sempurna, dan kehadiran aktivis mahasiswa penting untuk menjadi penyeimbang agar negara ini terus demokratis dan tidak oligarkis. Memang tidak semua mahasiswa mempunyai jiwa sebagai aktivis, tetapi mengutip kata-kata dalam film Gundala, ‘kalau kita diam saja melihat ketidakadilan didepan kita, itu berarti kita bukan manusia lagi.’ Hinalah mereka yang hidup dalam segala kemudahan lalu lupa untuk menolong mereka yang sedang susah.

 

Sejujurnya memang dibutuhkan kemampuan dan keberanian untuk bisa mengorganisir suatu aksi. Untuk turun ke jalan pun butuh pengorbanan, mulai dari skip kelas, kepanasan, lelah karena harus berjalan jauh, dan berbagai alasan lainnya, jadi saya bisa memahami jika masih ada mahasiswa yang memilih untuk bersikap apatis dan bersembunyi dibalik layar. Saya juga paham jika ada orang tua yang tidak mendukung anaknya ikut aksi turun ke jalan.

 

Namun, seandainya Anda bukan tipe orang yang mau turun ke jalan, setidaknya hargailah rekan-rekan Anda yang sedang memperjuangkan hak rakyat, karena intelektualitas tidak berguna jika disimpan sendiri dan diungkapkan dengan kata-kata mengecam di Instagram story akun palsu. Berilah kebebasan kepada mereka yang hendak turun ke jalan untuk melakukan aksi, bersikaplah optimis, jangan skeptis, tidak semua orang melakukan sesuatu atas dasar kepentingan terselubung. Mungkin ia hanya memperjuangkan haknya yang sebelum haknya itu dikebiri oleh negara.

 

Di akhir kata, Tan Malaka pernah berkata, ‘bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.’ Anggaplah demo ni sebagai tanda bahwa mahasiswa milenial Indonesia adalah kaum yang tidak terpaku pada keangkuhan intelektual yang semu dan masih peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik memang harus pedas, namun kritik itulah yang membentuk demokrasi

 

Salam Perjuangan. Majulah terus perjuangan mahasiswa Indonesia.


Penulis :
Debora Natasia Gunawan
Anggota GMKI Yogyakarta/Mahasiswa FH UGM

Leave a Comment

Your email address will not be published.