KBGO Meningkat Selama Pandemi : Apa Kabar RUU PKS ?

 

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai orang lain sehingga membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Indikator kekerasan seksual sendiri yaitu ketika adanya paksaan, aktivitas seksual, dan kepuasan seksual yang hanya dirasakan oleh satu pihak . Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun ruang privat. Kekerasan seksual juga merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001)

 

Data Komnas Perempuan bulan Januari-Mei tahun 2020, menunjukkan adanya kekerasan seksual yang meningkat dengan jumlah kasus kekerasan seksual di ranah personal sebanyak 542 kasus, dan kasus kekerasan seksual di ranah komunitas sebanyak 226 kasus. Kasus kekerasan seksual yang paling banyak diadukan adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) baik yang dilakukan oleh orang dikenal, bahkan orang yang tidak dikenal dengan berbagai macam bentuk kekerasan, diantaranya ancaman penyebaran foto dan video bernuansa seksual, mengirimkan atau mempertontonkan video bernuansa seksual,eksibionis hingga eksploitasi seksual. Selama physical distancing diberlakukan, rata-rata laporan KBGO yang diterima Komnas Perempuan berupa kiriman gambar atau video bernuansa seksual via pesan langsung kepada korban di Instagram atau Twitter dari pelaku yang memakai akun palsu.

Sehubungan dengan kasus kekerasan seksual yang meningkat selama masa karantina ini khususnya KBGO, psikolog sosial dan peneliti di Kinsey Institute, Indiana University, dari sebuah lembaga yang mengkaji seksualitas dan relasi manusia Justin Lehmiller menyatakan kepada Vox bahwa kebutuhan seksual meningkat selama pandemi dan wajar bila hal itu terjadi, sama wajarnya dengan kondisi penurunan hasrat seksual selama pandemi. Lehmiller berpendapat, jika penurunan hasrat seksual terjadi lantaran seseorang merasakan tekanan berlebih selama masa karantina, naiknya hasrat seksual sebagian orang di masa tersebut dapat diakibatkan oleh adanya perasaan cemas, takut akan ancaman kematian di hadapannya. Ketika ada perasaan seperti ini, mereka terdorong untuk mencari jalan keluar, termasuk dengan menggeser pola perilakunya. Sedangkan bagi sebagian orang, jalan keluar didapat dengan cara baru mengekspresikan seksualitas, salah satunya dengan melibatkan teknologi internet. Mengirimkan visual telanjang, sexting, atau melakukan aktivitas seksual sambil merekamnya dengan video merupakan contoh-contoh ekspresi seksual yang mungkin mereka pilih.

Kekerasan seksual yang meningkat selama pandemi, menjadi perhatian banyak pihak dan yang lebih menjadi perhatian adalah ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat menjadi pelindung korban kekerasan seksual justru ditarik dari program legislasi nasional prioritas tahun 2020 pada tanggal 2 juli 2020, kemarin.

Jika melihat kembali dalam napak tilas RUU PKS, tahun 2014 Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil telah mengusulkan melalui berbagai dialog dengan pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk memasukkan RUU PKS kedalam prolegnas, dan pada tahun 2016 RUU PKS masuk ke dalam prolegnas prioritas. Namun, sayangnya sampai sekarang RUU PKS tak kunjung disahkan tetapi malah ditarik dari prolegnas prioritas 2020.

RUU PKS sendiri, adalah hal penting yang harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh berbagai pihak apalagi jika melihat data Komnas Perempuan, kekerasan seksual meningkat di masa pandemi ini. 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan atau penyiksaan seksual. KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) sendiri, termasuk ke dalam jenis pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksudkan dalam RUU PKS adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik maupun non fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang yang terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Mengapa RUU PKS penting? Mungkin belum terlalu banyak yang tau soal ini. RUU PKS mengatur beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik, seperti hak korban. Hak korban sendiri diatur dalam pasal 22 RUU PKS, meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Sebagian besar bahkan hampir semua korban kekerasan seksual rata-rata mengalami kondisi terluka baik secara fisik, maupun psikis. Belum lagi, apabila kehidupan sosialnya terganggu akibat dirinya pernah menjadi korban kekerasan seksual. Itulah mengapa penanganan, pemulihan, serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sangat dibutuhkan.

Selain hak korban, RUU PKS pun mengatur tentang hak keluarga korban. Tidak bisa dipungkiri, bahwa hak keluarga korban pun penting karena terkadang keluarga korban pun ikut trauma jika ada anggota keluarganya yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, keluarga korban pun terkadang mendapat ancaman bahkan kekerasan dari keluarga atau kelompok tersangka/terdakwa/terpidana kasus kekerasan seksual. RUU PKS pun mengatur tentang hak saksi. Saksi yang melihat kejadian pun terkadang terganggu secara psikis, karena melihat hal yang bahkan tidak pernah disangka.

Ruang lingkup pemeriksaan, bagi kasus kekerasan seksual pun turut diatur dalam RUU PKS, dan ini adalah salah satu hal yang penting. RUU PKS pasal 42 mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender, serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual, dan harus berjenis kelamin sama dengan korban sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk seperti diskriminasi dan membuat korban merasa diintimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak terjadi selama penanganan perkara kekerasan seksual.

Tindakan ganti rugi terhadap korban pun turut dibahas dalam RUU PKS dan ini penting. Secara sosial, sering sekali kita melihat bahwa banyak sekali penanganan masalah kekerasan seksual diselesaikan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku demi menutup aib tanpa kita memikirkan kondisi korban yang trauma secara psikis ketika ia harus menikah dengan orang yang sudah melakukan hal yang tidak diinginkan kepadanya. Jenis ganti rugi dalam pasal 47 RUU PKS meliputi uang, layanan pemulihan, permintaan maaf, dan pemulihan nama baik. Hal ini penting karena selain trauma secara psikis dan bahkan sampai terluka fisik, nama baik korban dan keluarganya pun dipertaruhkan dan tentunya berpengaruh seumur hidup korban.

RUU PKS seharusnya menjadi sebuah perhatian lebih bagi mereka para pemangku kebijakan, karena setiap hari terjadi kekerasan seksual baik yang terlihat dan terdata maupun yang tidak terlihat dan tidak terdata apalagi di masa pandemi Covid 19 ini rentan terjadi kekerasan seksual. Setiap hari korban bertambah, semakin maju teknologi semakin berbagai macam bentuk kejahatan bahkan mungkin bentuk kekerasan seksual yang baru akan muncul di masa depan. Jika tidak ada kebijakan lain yang bisa diambil untuk melindungi korban kekerasan seksual, maka sahkan RUU PKS adalah satu-satunya jalan yang harus dipilih.

Leave a Comment

Your email address will not be published.