Peduli Maritim, PP GMKI Angkat Bicara Soal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

08 May 2017 14:07:11 || Penulis:PENGURUS PUSAT


Jakarta - Beberapa minggu lalu, Pengurus Pusat GMKI melakukan diskusi publik sebagai tindak lanjut Simposium Kedaulatan Agraria dan Maritim yang diadakan di Bengkulu. Topik yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah Dampak Moratorium Kapal Terhadap Ketahanan Industri Perikanan Nasional. Dalam diskusi tersebur, hadir beberapa pembicara yang aktif dalam advokasi nelayan, serta perwakilan beberapa asosiasi nelayan dan industri perikanan. Dari GMKI yang menjadi pembicara adalah Herbeth Marpaung (Kabid HI PP GMKI) yang merupakan Koordinator Lembaga Pemantau Poros Maritim yang dibentuk oleh Pengurus Pusat GMKI. Dalam diskusi tersebut, dibahas beberapa persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh para nelayan, salah satunya terkait kebijakan pelarangan cantrang. Kemudian menjadi salah satu rekomendasi diskusi, untuk membahas lebih dalam mengenai kebijakan pelarangan cantrang ini. Lanjutan dari diskusi publik ini, PP GMKI melakukan diskusi pada minggu lalu dalam salah satu program diskusi rutin GMKI yaitu "Ngopi Pagi Akhir Pekan". Topik yang diangkat adalah "Sisi Gelap Kebijakan Sektor Perikanan Kepada Nelayan dan Pekerja Sektor Perikanan". Yang menjadi sorotan adalah bertambahnya nelayan dan pekerja sektor perikanan yang menjadi pengangguran karena beberapa kebijakan perikanan yang kurang tepat. Diskusi ini diharapkan menjadi wadah mengevaluasi dan menemukan solusi yang tepat untuk membantu rakyat berdaulat kembali di sektor perikanan dan maritim. Jumat 5/4/17, tim dari MNCNews mendatangi Koordinator Lembaga Pemantau Poros Maritim GMKI (LPPM GMKI), Bung Herbeth Marpaung di sekretariat PP GMKI dan langsung mewawancarai terkait sikap GMKI terhadap kebijakan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Alat Tangkap Pukat termasuk Cantrang. "Pemerintah di berbagai kesempatan selalu mengungkapkan bahwa tujuan terbitnya Permen tersebut untuk melindungi ekosistem agar tetap lestari. GMKI memandang bahwa Permen KP tersebut bukanlah bertujuan melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melainkan dikhawatirkan akan menambah luas kerusakan ekosistem dan sumber daya ikan. Permen KP tersebut sudah menciptakan permasalahan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat nelayan” kata dia. Herbet mengatakan, pada waktu tertentu, bukanlah tidak mungkin masyarakat nelayan akan kembali menghalalkan segala cara termasuk merusak laut seperti aktivitas potasium dan bom ikan untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini, konversi alat tangkap cantrang yang dijanjikan pemerintah belum juga terealisasi, upaya mata pencaharian alternatif kepada nelayan juga belum dilakukan. “Tidak hanya nelayan aktif/utama, buruh nelayan juga mendapatkan dampaknya. Sebagian dari mereka menjadi pengangguran akibat pabrik pengolahan perikanan collaps karena tidak dapat beroperasi. Aksi demonstrasi yang dimotori oleh nelayan selalu dicurigai ditopang oleh pengusaha, padahal mereka murni berunjuk rasa atas nasib yang dialami mereka sendiri” tutur dia. Herbet Marpaung mengatakan, disaat ini GMKI berdiri ikut menyuarakan ke Pemerintah agar dapat mengevaluasi kebijakannya. GMKI sedang membuat kajian untuk direkomendasikan kepada Pemerintah tentang langkah strategis perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan serta kesejahteraan nelayan. Mari kita kawal dan suarakan aspirasi para nelayan dan pekerja sektor perikanan di daerah kita. #RakyatBerdaulatAtasTanahAirIndonesia