Perempuan Pekerja Sebagai Pahlawan Devisa Negara Banyak Mengalami Kekerasan

17 Jul 2017 11:00:45 || Penulis:PENGURUS PUSAT


Buruh migran Indonesia masih dipengaruhi oleh Budaya patriarkhi. Mayoritas pekerja migran adalah perempuan yang berasal dari pedesaan dengan gaji yang rendah “Rp.50.000 – 60.000” per hari. Minimnya akses informasi, pendidikan, ekonomi dan tekanan hidup lainnya menyebakan para perempuan ini memilih bekerja di negara luar sebagai pekerja migran.

Keterbatasan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan eksploitasi. Calo yang biasanya digunakan oleh para pekerja perempuan sering menggunakan cara ilegal seperti membuat pemalsuan dokumen dengan melakukan penyuapan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk meloloskan dokumen tersebut, sehingga apabila terjadi penganiayaan atau kematian, pemulangan jenazah bukan pada daerah aslinya sehingga terjadi penolakan karena pemerintah dan masyarakat setempat tidak menerimanya. Sesungguhnya, iming-iming menjadi pekerja biasa dengan gaji yang  tinggi tanpa syarat apapun merupakan mimpi yang tak kunjung terealisasi. Hal ini redaksi terima dari Steffi Graf Gaby, Sekretaris Fungsi Penguatan Kapasitas Perempuan Pengurus Pusat GMKI dalam diskusi Jumat-an di Sekretariat GMKI Cabang Jakarta, pada hari Jumat, 14 Juli 2017.

Pekerja perempuan telah mengalami kekerasan semenjak di penampungan. Makan, minum, dan hal-hal lain yang dibutuhkan saat di penampungan dianggap hutang dan harus dilunasi sehingga menjadi beban tersendiri bagi para pekerja ini. Kekerasan berlanjut sampai ketika mereka berada di rumah majikan. Pekerjaan yang dilakukan berbeda dengan apa yang disampaikan saat awal perekrutan. Penganiayaan, dibiarkan makan bersama “anjing”, jam kerja yang panjang dan tak menentu, bahkan sampai berakhir dengan kematian, merupakan tindakan tidak manusiawi. Para pekerja yang sudah merasa tidak sanggup dan harus kembali tanpa dokumen karena mereka melarikan diri dari rumah majikan, lanjut steffi.

Hampir semua Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak pro terhadap pekerja migran, menyebabkan mereka sulit mengakses kepulangan ke Indonesia. Sesungguhnya pengawasan negara terhadap warga negara yang bekerja diluar negeri belum baik. Pemerintah masih lemah memperjuangkan hak warga negaranya.

70% masalah yang dialami oleh pekerja migran berasal dari Indonesia. Memorandum of Understanding (MOU) saja tidak cukup untuk menjamin hak pekerja migran. Sanksi yang tidak jelas menyebabkan negara penerima pekerja migran dapat secara semena-mena melanggar kesepakatannya (Siti, pembicara dari Migran Care, salah satu korban perdagangan orang di Malaysia).