Suara untuk Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK)

30 Sep 2017 14:25:01 || Penulis:PENGURUS PUSAT


Maraknya persoalan perempuan yang terjadi di Indonesia membutuhkan kepekaan kita sebagai kader-kader GMKI, terutama persoalan diskriminasi yang semakin membudaya di Indonesia. Namun karena kurangnya kesadaran perempuan tentang kesataraan gender menjadi salah satu alasan mengapa perempuan mengalami penindasan dan dianggap mudah dikendalikan. Fokus perjuangan meliputi hak-hak perempuan di ruang publik, termasuk jaminan hukum bagi perempuan di ruang privat terutama berkaitan dengan masalah KDRT secara verbal maupun non verbal.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian serius saat ini adalah perempuan korban perdagangan manusia, yang akhirnya terjebak di dunia malam sebagai pelayan di Pub, cafe dan tempat hiburan malam lainnya. Terutama yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Di Indonesia praktek prostitusi sudah berlangsung cukup lama dengan berbagai “kemasan”, yakni dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Pada zaman kerajaan dahulu, para raja maupun petinggi kerajaan kerap memiliki istri atau selir lebih dari satu dan tidak jarang para perempuan yang dijadikan istri atau selir masih dibawah umur. Kemudian masuknya pedagang asing di Indonesia dan masa kolonial Belanda turut menambah sejarah panjang tentang praktek prostitusi di Indonesia.  Hal ini menunjukan bahwa sudah sejak lama perempuan Indonesia dijadikan objek seks, dengan berbagai alasan.

Saat ini kasus perdagangan perempuan sendiri sulit untuk dibendung karena cenderung mengikuti perkembangan zaman. Beberapa orang justru memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk terlibat dalam prostitus dengan cara menjajankan diri melalui media sosial. Transaksi tersebut dilakukan orang perorangan secara tertutup maupun secara terbuka, hal ini diperkuat dengan adanya temuan kasus dalam situs nikahsirri.com yang tidak saja melayani jasa pencarian jodoh, tetapi juga menyediakan jasa lelang keperawanan dan keperjakaan.  UNICEF memperkirakan bahwa 30%  pelacur perempuan di Indonesia berusia dibawah 18 tahun.  Ini berarti perempuan usia muda yang merupakan calon pemimpin perempuan masa depan Indonesia memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam lingkaran prostitusi. Inilah alasan mengapa GMKI dituntut untuk turut andil dalam mengatasi masalah sosial ini. 

Menurut beberapa sumber, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi masuknya perempuan ke dalam praktek prostitusi. Seperti yang dikemukakan SPR (Serikat Perempuan Rakyat di Pontianak)  bahwa, perempuan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai PSK atau yang diperhalus sebagai pelayan bar atau cafe sebagai teman minum tamu melakukan hal tersebut. Hal ini dikarena faktor ekonomi dan karena merupakan cara cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di kampung. Selain itu, sumber lain juga mengatakan bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan utama perempuan terlibat dalam prostitusi karena beban ganda yang diberikan kepada perempuan oleh keluarga. Kurangnya keterampilan kerja dan rendahnya pendidikan membawa perempuan pada kondisi tidak ada pilihan lain. Hal ini jelas berujung pada kurangnya daya tahan dan daya juang perempuan untuk hidup layak tanpa prostitusi. Beberapa korban penipuan biasanya dibawa dari desa dengan iming-iming akan dipekerjakan dengan gaji layak di kota besar, dan ini menjadi jalur utama perdagangan manusia yang membawa mereka masuk ke dunia prostitusi. 

Setelah alasan ekonomi, biasanya para PSK “terjebak” dalam dunia malam dan tidak bisa keluar karena merasa rendah dan tertolak oleh masyarakat sehingga memilih tetap melakoni peran itu. Kasus lain yang ternyata membuktikan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya alasan, tetapi faktor lingkungan (pergaulan) juga ikut mempengaruhi. Selain itu, masalah keluarga yang tidak harmonis turut mendorong perempuan untuk masuk ke dunia prostitusi sebagai pelarian dan bentuk kekecewaan terhadap kondisi keluarga.

Menyikapi masalah tersebut, beberapa solusi sebagai berikut:

  1. Membuat tulisan yang membahas masalah perempuan dan branding citra tokoh-tokoh perempuan yang berjiwa kesatria dalam menjalani kehidupan.
  2. Mencari dan mengumpulkan data tentang akibat fatal yang dialami jika menjalankan profesi sebagai PSK. Kemudian disosialisasikan secara langsung, maupun melalui media sosial.
  3. Melakukan kerja sama dengan dinas sosial untuk mengadakan seminar dan pelatihan bagi PSK untuk mendapatkan pekerjaan baru.
  4. Sosialisasi SPR tentang kebijakan pemerintah untuk memperbaiki upah kerja dan kerja sama dengan pengusaha untuk menyediakan lapangan kerja. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan mengawal kebijakan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru.
  5. Maksimalkan program BLK kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
  6. Pelaksanaan program secara berkelanjutan, terutama program pemberdayaan perempuan dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta mendorong program pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
  7. Pendidikan formal dan non formal bagi perempuan. 
  8. Mendorong perempuan untuk masuk ke lembaga-lembaga penting, sehingga terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang mampu menjawab masalah-masalah perempuan. (Sumber: Srikandi GMKI/ Arni)

 

Daftar Pustaka

  1. http:www.humantrafficking.org/countries/indonesia
  2. Jones, Sulistyaningsih dan Hull1998, hlm. 29-30
  3. Nikahsirri.com/http://m.kumparan.com/aditya-panji/kominfo-dan-polisi-dalami-laporan-situs-lelang-perawan-nikahsirri-com?utm_surce=mobilesite

  



Baca Juga