PP GMKI Nyatakan Sikap Terkait Pernyataan Trump

20 Dec 2017 01:30:32 || Penulis:PENGURUS PUSAT


Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menyampaikan pernyataan sikap pasca dideklarasikannya Yerusalem sebagai Ibukota dari negara Israel oleh Presiden Amerika Serikat, Donal Trump.


Berikut adalah pernyataan sikap PP GMKI.

PERNYATAAN SIKAP
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA MASA BHAKTI 2016  2018
TENTANG
YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL OLEH PRESIDEN AMERIKA SERIKAT, DONALD TRUMP

 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada tanggal 6 Desember 2017 di Gedung Putih, Washington DC telah menyatakan secara sepihak terkait Yerusalem sebagai Ibukota Negara Palestina. Berkaitan dengan hal tersebut, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dengan ini menyatakan:

  1. GMKI menentang keras rencana pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebab ini telah melanggat perjanjian hukum internasional dan dapat mengubur proses damai di antara kedua negara.
  2. GMKI menyerukan kepada seluruh dunia termasuk Amerika Serikat agar tidak membuat kebijakan politik luar negeri yang bertentangan dengan kesepakatan solusi dua negara yang telah disepakati, hal ini agar tidak memperkeruh proses diplomasi perdamaian yang sudah berjalan selama ini.
  3. GMKI menilai Amerika Serikat sudah tidak dapat menjadi mediator perdamaian Israel  Palestina. Hal ini dikarenakan Presiden Donald Trump telah mengakui keseluruhan wilayah Yerusalem merupakan ibukota dari Israel tanpa mempertimbangkan Yerusalem Timur sebagai ibukota dari Palestina.
  4. GMKI mengajak puluhan organisasi mahasiswa kristen se-Dunia yang tergabung dalam World Student Christian Federation yang berkantor di Jenewa, Swiss untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota dari Israel.
  5. GMKI meminta pemerintah indonesia berperan aktif dalam posisi netral dan bebas dari kepentingan untuk menjadi mediator konflik Israel  Palestina sehingga dapat menciptakan perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. 



Baca Juga