Risalah Diskusi: Menagih Janji Pemerintah Tentang Poros Maritim Dunia dan Meningkatnya Pengangguran di Sektor Perikanan

23 May 2017 13:17:03 || Penulis:PENGURUS PUSAT


PP GMKI mengadakan diskusi tentang Indonesia menjadi poros maritim dunia di Student Center Jl. Salemba Raya No. 10 pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Diskusi ini dibawakan oleh Samuel Rahallus, M.TR.Pi dari Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia dan dipandu oleh Koordinator Wilayah XIII PP GMKI, Rafles Aritonang. Tema yang dibawakan dalam diskusi ini adalah “Menagih Janji Pemerintah Tentang Poros Maritim Dunia dan Meningkatnya Pengangguran di Sektor Perikanan”.

Samuel dalam materinya mengatakan, berbicara soal kemaritiman sudah ada sejak kerajaan sumpah palapa oleh Gajah Mada, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Kepemimpinan Jokowi pada saat ini adalah dengan memasukkan konsep maritim dalam 9 nawa cita yaitu untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Menurut UUD 1945 pasal 25 a, secara yurisdiksi negara Indonesia mempunyai kekuatan bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang dua per tiga adalah laut. Maka dari itu, Presiden optimis menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menggalakkan pembangunan dibidang infrastruktur maritim” kata dia.

Samuel juga mengatakan, dalam misi ke-7 RPJP “mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional” terdapat 4 yaitu dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyrakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

“Dalam mewujudkan poros maritim dunia tentunya tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam saja, tetapi harus didukung oleh IPTEK dan SDM kita. Berbicara soal maritim juga tidak hanya kelautan dan perikanan saja, tetapi juga berbicara soal sumber daya mineral, pelayaran, perhubungan, perdagangan, parawisata, potesi alam. Inilah konteks yang harus kita pahami tentang kemaritiman secara komprehensip” kata dia

“Pada amanat Presiden No 10 tahun 2015, empat kemeterian teknis yaitu kemeterian pariwisata, kemeterian perikanan, kemeterian sumberdaya mineral, dan kemeterian perhubungan dibentuk dalam satu kemenko karena berkaitan dengan kemaritiman. Inilah yang menjadi dasar kenapa dibentuk menjadi satu kemenko” tutur dia.

Samuel mengatakan, dalam mewujudkan poros maritim dunia, kemenko maritim membuat 5 pilar yang harus dibangun dan didukungan dengan 6 dimensi pembangunan yaitu dengan membangun karakter bangsa bahari, menegakkan kedaulatan maritim, tata kelola laut (ocean governance), pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing, penyediaan infrastruktur poros maritim dan yang terakhir adalah industri dan jasa maritim.

“Persoalan pengangguran juga menjadi masalah saat ini, tercatat jumlah pengangguran yang tejadi sejak diberlakukannya peraturan oleh menteri KKP sebanyak 15 juta KK. Pengangguran ini sebagian besar berasal dari anak buah kapal dan buruh pengolahan ikan” kata dia.

Frangky Oratmangun, Sekretaris Fungsi Hubungan Internasional PP GMKI mengatakan, jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mengalami peningkatan hingga Februari 2015 sebagai akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja di sektor perikanan.

“untuk menanggulangi hal ini, kita berharap pemerintah harus mempunyai strategi yang bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan, memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan, mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keunggulan sumber daya manusia”, tutur Frangky.

Frangky juga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan dimensi pembangunan mulai dari pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perumahan), pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata dan industri),  serta pemerataan dan kewilayahan (antar kelompok pendapatan dan antar wilayah).

Beberapa audiens bertanya soal peraturan alat tangkap cantrang dan bantuan pemerintah ke masyarakat nelayan untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam hal ini pemateri langsung menanggapi dan mengatakan, bahwa dalam peraturan menteri KKP memang masih menjadi masalah bagi nelayan khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha perikanan.

“Namun pemerintah akan terus bersosialisasi ke masyarakat dan akan terus memberikan bantuan berupa speed boad dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Karena cantrang dinilai akan merusak tumbuhan laut dan akan menangkap hingga ikan – ikan yang kecil.  

Disela diskusi ini, Samuel menyampaikan harapan ke GMKI untuk bisa terlibat secara langsung akan pembangunan kemaritiman dan menyampaikan pemikiran-pemikiran.



Baca Juga