Risalah Diskusi GMKI Palangka Raya: Masihkah Rakyat Berdaulat Atas Tanah Air Kalimantan Tengah?

13 Jun 2017 22:31 || Penulis:PALANGKARAYA



Luas Provinsi Kalimantan Tengah 15. 320. 100 HA Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas ke dua di Indonesia. Menurut sensus penduduk pada tahun 2010 provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2,269 juta penduduk dan 70% penduduk Kakimantan Tengah tinggal disekitar hutan dan sangat bergantung pada hasil hutan, hutan juga mempunyai fungsi Religius bagi Masyarakat asli Kalimantan Tengah (DAYAK) segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah tersedia didalam hutan tetapi dewasa ini kita menyaksikan bagaimana kerusakan hutan terjadi di Kalimantan Tengah.

Sekitar 13.410.714,98 ha atau sekitar 85% dari total Wilayah Kalimantan Tengah sudah dikuasai dan dikontrol oleh investasi. Mulai dari ijin konsensi perkebunan (PPAL, IL, IUP, PKH, HGU) Seluas 4.649.072 ha oleh 352 unit PBS. Dikuasai oleh holding compeny Wilmar, Bets Agro, Sinar Mas, IOI, Musimas, Makin Grup. Ijin konsensi Kehutanan (IUPHK-HA), (HTI), (IPK) seluas 4.894.408 Ha oleh 91 perusahaan. Ijin konsensi pertambangan (KK, PKP2B, KP, SIPRD, SIPD) seluas 3.867.234,98 ha oleh 859 perusahaan. Termasuk perusahaan milik asing BHP, Biliton, Aorora, gold, Renainance dan samin tan group, bumi Resources, dan Adora). Sumber daya alam Kalimantan Tengah telah dikuasai oleh investasi dan para pemilik modal asing yang rakus dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. 

Semua produksi yang dihasilkan ini bukan untuk kepentingan rakyat Kalimantan Tengah tetapi untuk kebutuhan kosusmsi luar negeri. Rakyat disekitar tambang masih melarat masyarakat disekitar konsensi HPH tetap hidup susah bahkan kehilangan akses sumber daya alam yang baik, struktur industri berorientasi eksport sekitar 80% batu bara untuk ekport, 85% CPO untuk negara maju. Hidup didaerah dengan sumber daya alam yang sangat melimpah tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya daerah dengan sumber daya energi yang luar biasa melimpah namun listrik masih saja byarpet. Minyak goreng sebagai kebutuhan dasar malah mahal padahal Kalimantan Tengah ditumbuhi sawit berjuta-juta hektar. Buruh hidup dalam garis kemiskinan dan hanya memiliki modal tenaga yang akan terus menerus bergantung dari industri dengan upah rendah tanpa jaminan kesejahteraan. Adian Napitupulu berkata “ Dahulu buruh bekerja mereka tidak diberi upah tetapi mereka diberi makan, sekarang buruh bekerja mereka diberi upah yang hanya cukup untuk makan lalu apa bedanya?’

Akibat investasi dan monopoli tanah skala besar ini tejadi berbagai hal seperti kerusakan Lingkungan konversi hutan besar-besaran mengakibatkan laju degradasi kerusakan hutan dan lahan sebesar kurang lebih 140.000 Ha/tahun, jauh lebih besar daripada kemampuan rehabilitasi yang hanya sebesar 25.000 sampai 30.000 Ha/tahun dan sampai sekarang masih menyisakan lahan kritis hingga 7,5 juta ha. Limbah pabrik dan tambang yang mencemari sungai dan danau akibat bahan kimia dan pestisida yang berlebihan, kekeringan hutan dan lahan gambut mengakibatkan kebakaran hutan dan mengakibatlan bencana asap. Hilang dan punahnya satwa akibat rusaknya habitat, terputusnya rantai makanan dan bentang alam (ekosistem yang terputus), serta rusaknya stuktur tanah akibat penggunaan pupuk dan air tanah yang berlebihan. 

Sampai saat ini WALHI Kalimantan Tengah mencatat, setidaknya terdapat 261 kasus konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi di Kalimantan Tengah pihak-pihak yang berkonflik di perkebunan/pertambangan  antara lain adalah perusahaan dengan masyarakat Adat, perusahaan dengan petani, perusahaan dengan buruh, dengan dan antar masyarakat, masyarakat Adat dan buruh serta masyarakat Adat dan pemerintah. Sekarang masih kah Rakyat berdaulat atas Tanah Air Kalimantan Tengah? Jawaban nya tentu saja tidak kedaulatan rakyat sudah direnggut oleh investor yang berkonspirasi dengan penguasa mereka merebut hak rakyat atas tanah air nya Lalu apa yang harus kita lakukan? Jawaban nya Melakukan Reformasi Agraria karena berbagai konflik yang terjadi diatas diakibatkan dari monopoli tanah dan sumber daya alam oleh segelintir orang (pemilik modal) sehingga jawaban atas persoalan ini adalah reformasi Agraria tujuan utama dari Reformasi Agraria adalah menata ulang struktur kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam. Reformasi Agraria bukan hanya bicara soal bagi-bagi lahan tetapi mengatur kembali struktur kebijakan penguasaan lahan dan kepastian hak-hak petani dan masyarakat adat yang terancam dirampas hak nya oleh negara dan investasi.

Di era Jokowi memimpin Indonesia Reforma Agraria menjadi salah pokok utama program nya. Jokowi memasukakan 1.000.000 ha untuk reforma Agraria di kalimantan Tengah, semoga saja hasrat Jokowi untuk melakukan reforma Agraria relevan dengan harapan rakyat Kalimantan Tengah jangan sampai menyasar kepada investasi yang menguasai lahan. Apalagi reforma Agraria yang Jokowi dengung-dengungkan ini tidak jelas siapa yang dijadikan objek atau subjek nya apakah rakyat atau investor. Pemerintah juga harus bersikap adil jangan mengabdi kepada pemilik modal jangan sampai pemerintah menjadi aktor yang berkongsi dengan pemilik modal menjadi pemeran utama dalam drama penghancuran ekologi melewati perijinan yang diajukan perusahaan.

GMKI Cabang Palangka Raya mendorong pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan berbagai konflik Agraria yang terjadi di Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah untuk bertindak adil jangan sampai ketika petani membakar lahan untuk berladang ditangkap oleh aparat tetapi ketika perusahaan melakukan pelanggaran terkesan dimaklumi peraturan dan keadilan harus berdiri setara, serta menagih janji reforma Agraria Jokowi direalisasikan di Kalimantan Tengah dengan sasaran nya kepada masyarakat bukan kepada investor atau pemilik modal. Jangan sampai kita disalahkan Generasi selanjutnya karena keserakahan kita. Biarlah masa depan menjadi milik kita bersama, bukan menjadi milik sendiri-sendiri menjadi milik generasi selanjutnya. Kami berkomitmen untuk berjuang bersama mewujudkan kedaulatan Rakyat atas Tanah Air Kalimantan Tengah.

Teriring salam dan doa

BPC GMKI Palangka Raya

Novia Adventy Juran (Ketua Cabang)

Jonedi Aryandi (Sekertaris Cabang)

Tinggi Iman, Tinggi Ilmu dan Tinggi Pengabdian

UT OMNES UNUM SINT