GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

03 Aug 2017 23:33 || Penulis:MEDAN



MEDAN, GMKI.OR.ID -  Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil. Seperti yang dikemukakan oleh Masri Ahmad Harahap, peneliti dari lembaga SAHDAR dalam Diskusi Kamisan GMKI Cabang Medan bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja KPK. Beliau juga mengatakan bahwa ini merupakan upaya dari DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dan hak angket ini harus ditolak.Kekuatan KPK adalah rakyat. Sedikit yang rakyat perbuat bisa memperkuat KPK.

 Hak angket DPR didengungkan sejak peristiwa persidangan Miryam S. Haryani yang mencabut seluruh keterangan dalam persidangan dengan pengakuannya karena mendapat tekanan dari penyidik KPK. Miryam S. Haryani merupakan tersangka dari kasus E-KTP yang merupakan saksiatas terkuaknya beberapa nama pejabat negara yang menyangkut kasus E-KTP. Karena itu maka Komisi III DPRmelayangkan protes kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.

DPR memiliki tiga hak istimewa yakni hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket. Dalam UU MD3 pasal 79 ayat 3, hak angket DPR yang dimaksud adalah hak untuk melakukan penelitian atau penyelidikan terhadap pelaku atau oknumterhadap kebijakan UU pemerintah. Dilihat secara hukum, hak angket yang diarahkan oleh DPR memiliki cacat hukum. Selain itu juga, hak angket ini memiliki cacat administrasi dalam hal membentuk hak angket. Sesuai dengan UU MD3 Pasal 101 disebutkan panitia angket harus terdiri dari 25 anggota dari setiap fraksi. Realitanya tak semua4 dari 9 fraksi mengatakan ketidak setujuannya atas hak angket tersebut.

Proyek e-KTP menghabiskan 5,9 triliun, dan ada setengahnya yang dikorupsikan. Hal ini di duga menjadi cikal bakal lahirnya pansus angket.Pansus Angket ini rencananya di anggarkan 3. 1 Milyar. Hal ini menusuk kita dua kali, pertamaagenda pelemahkan KPK, dan menghabiskan uang rakyat yang tidak diketahui subsatansinya. Sebab rakyat mendukung posisi KPK, sehingga kita harus tolak pansus angket karena sudah melemahkan KPK.

DPR harus tunduk terhadap pasal 221 Ayat I KUHP : Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.

    Kemudian Valentino Panjaitan (Ketua GMKI Cabang Medan) pun menambahkan bahwa KPK bukanlah badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bukan pelaksana UU (UUD Pasal 24 Ayat 3). Sebagai masyarakat sipil yang melaluinyalah muncul komisi independen ini juga harus kritis terhadap hal ini. Dengan adanya hak angket DPR untuk KPK ini bisa jadi upaya umpan balik dari pihak-pihak tertentu danmembuat koruptor merajalela. Melalui ini bisa jadi KKN kembali merajalela.

Kesimpulan dari Masri Harahap, Hak angket harus ditolak. Penggunaan hak angket oleh oknum anggota pansus angket adalah abouse of power yang menjurus pada Obstructution Of Justice, Hak angket adalah upaya DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dalam kasus mega korupsi e-KTP yang diusut oleh KPK, dan kita sepakat bahwa KPK bukan dewa tetap harus diawasi, karena selama ini hanya masih di awasi publik.

 Adapun tugas atau cara mengkampanyekan aksi penolakan pansus angket dengan mengkampanyekan di daerah-daerah mengguntingkan dukungan terhadap partai-partai yang mendukung pansus angket sebagai bentuk perlawanan. Rekomendasi formula memperkuat kpk yaitu dengan mendukung KPK dengan tetap mengkritisi lembaga KPK, sertamelakukan investigasi terhadap belanja APBD, dan bukti-bukti temuannya melaporkannya ke KPK.

Selanjutnya, kesimpulan valentino, kita harus tetap kritis terhadap KPK, dan harus objektif dalam melakukan penindakan, namun tidak untuk pelemahan KPK. Hak ANGKET CACAT HUKUM, KPK adalah Lembaga independen dan bukan merupakan objek hak angket, dan kita dapat melihat DPR menggunakan dalil-daliltertentu yang jelas agendanya adalah menghambat kerja-kerja KPK, berujung ada upaya merevisi UU KPK sehingga hal tersebut akan melemahkan KPK, dan selanjutnyaPresiden harus bersikap terkait pansus, jangan ada pembiaran.