Pelantikan BPC GMKI Sintang: Kita Harus Jadi Pelopor Pembangunan Daerah

30 Jan 2018 10:35 || Penulis:SINTANG



Sintang -  Pengurus Pusat GMKI melantik Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Cabang Sintang  pada hari Sabtu, 27 januari 2018 di Balai Pegodai, Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Sintang.

 

BPC GMKI Sintang dilantik oleh Herbeth Marpaung (Ketua Bidang Hubungan Internasional - Pengurus Pusat GMKI). Tidak hanya itu, pelantikan juga dihadiri oleh Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten 3 Bupati, senior GMKI domisili di Sintang, Koordinator Wilayah IV - Pengurus Pusat GMKI, Ketua Cabang GMKI Pontianak, dan berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sintang termasuk KNPI Kab. Sintang.

 

Herbet mengatakan, Saat ini adalah momen politik yang harus kita manfaatkan sebagai momentum refleksi pembangunan daerah, khususnya ancaman degradasi nilai adat istiadat bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. 

 

“Civitas GMKI Sintang harus mampu menjadi pelopor pembangunan daerah dan juga bagi gereja di Sintang,” sambung Herbet.

 

GMKI harus menyuarakan sikap organisasi kepada para pemuka agama dari berbagai agama dan terus memberi ujaran kasih sayang kepada masyarakat. Bukan sebaliknya yang acap kali sebagian kecil para pemuka agama memberikan ujaran kebencian yang berpotensi merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara.

 

“GMKI harus siap menjadi panji-panji Pancasila di Sintang,” tegas Herbet.

 

GMKI sebagai anak kandung Gereja harus mampu mendorong Gereja untuk bersifat inklusif yang mampu mensejahterakan warga Kabupaten Sintang dan bersosialisasi kepada masyarakat antar agama di Kabupaten Sintang.

 

BPC yang telah dilantik juga diharapkan mampu mendorong setiap kadernya untuk berprestasi di Perguruan Tinggi dan mengambil posisi strategis organisasi intra kampus yang ada di Kabupaten Sintang. 

 

“Cara seperti ini akan menampilkan energi positif GMKI di Perguruan Tinggi,” terang Herbet.

 

Dalam menyampaikan pikiran kritis, Herbeth mengatakan, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran agar dapat didengarkan oleh pemerintah.

 

Sebagai contoh, pengalaman kami mengkritisi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Pengurus Pusat GMKI berkali-kali menyampaikan sikap kritisnya, meskipun terkadang GMKI mendapat respon negatif dari berbagai pihak akibat pernyataan kritisnya.

 

Akan tetapi karena sikap kesabaran dan ketekunan menyampaikan pernyataan kritis, akhirnya GMKI didengarkan oleh Presiden sehingga kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dicabut oleh Presiden Jokowi.