Gelar Panggung Rakyat III : GMKI Sorong Selatan Sukses Mendorong Pencabutan Ijin Kelapa Sawit

“Leluhur kami mewariskan tanah dan hutan adat untuk masa depan kehidupan kami dan anak cucu kami, yang masih akan terus berlanjut. Kami hidup dari tanah dan hutan, yang juga menjadi rumah dari berbagai hewan dan tanaman. Kami khawatir kehilangan tanah dan hutan adat, berarti menghilangkan mata pencaharian, budaya tradisi dan sumber pangan, yang adalah hidup masyarakat adat. Hutan hilang akan memusnahkan berbagai keanekaragaman hayati”

Demikian penggalan paragraf pernyataan sikap penolakan ijin empat perusahaan kelapa sawit yang di sampaikan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang Sorong selatan bersama Masyarakat Adat suku tehit,  maybrat tee dan OKP Cipayung Plus dalam Panggung Rakyat III yang di gelar di Halaman kantor bupati kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) Kamis (20/4)

Dalam poin penyampaiannya Holland Abago selaku Koordinator lapangan mendesak Pemerintah daerah agar segera mencabut ijin empat perusahan sawit yang akan melakukan operasi di Sorong Selatan karena tampa melalui musyawarah bersama masyarakat adat sehingga di khawatirkan akan merugikan masyarakat. 

“Pemberian izin tersebut dilakukan tanpa konsultasi dan musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat adat, pemilik tanah dan hutan adat. Hal ini jelas melanggar hukum adat dan mengabaikan hak-hak hukum masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengakui, melindungi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat” Jelasnya. 

Selanjutnya mantan ketua cabang GMKI Sorong Selatan tersebut mengungkapkan Berdasarkan laporan kajian dan evaluasi perijinan Tim GNPSDA Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, diketahui empat perusahaan tersebut diatas tidak memenuhi kewajibannya dan permasalahan perizinan, serta memberikan rekomendasi pencabutan izin, pemberian sanksi dan pembayaran denda. 

Penyerahan pernyataan sikap Panggung Rakyat III Sorong Selatan oleh Koordinator lapangan Holland Abago dan diterima oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong selatan Alfons Sesa.

Di tempat yang sama Ketua bidang aksi dan pelayanan Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Sorong Selatan Obaja W. Saflesa menyampaikan perjuangan rakyat sorong selatan ini telah di mulai dari bulan September 2020 dan membuahkan hasil pencabutan ijin empat perusahaan kelapa sawit oleh pemerintah daerah sorong selatan dalam Panggung rakyat ke tiga di bulan mei 2021. 

“Kita Berjuang kawal masyrakat adat sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang Mei 2021 dalam panggung rakyat ke tiga ini baru Berhasil di cabut (Ijin Perusaan kelapa sawit)  oleh Pemda Sorsel” Tegasnya. 

Selanjutnya Obaja mengatakan GMKI dan Masyrakat Adat akan meminta Pemda dan DPRD Sorsel segera membentuk Perda tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyrakat Adat agar ke depan masyarakat tidak menjadi korban dari jenis investasi lain yang akan merusak hutan dan tanah adatnya. 

Orasi Ketua bidang Aksi dan Pelayanan BPC GMKI Sorong Selatan Obaja Saflesa.

Untuk diketahui empat perusahan yang dicabut ijinnya antara lain PT. Persada Utama Agromulia dengan surat pencabutan nomor 025/101/BSS/V/2021, PT Anugerah Sakti Internusa dengan nomor surat pencabutan ijin 025/104/BSS/V/2021, PT Internusa Jaya Sejahtera dengan nomor surat  025/106/BSS/V/2021, dan PT PT. Varia Mitra Andalan dengan nomor surat pencabutan 025/103/03/BSS/2021.

Get in touch with us

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Contact Details

198 West 21th Street, Suite 721 New York, NY 10010

Phone: +95 (0) 123 456 789

nanoagency.co@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.